Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyerukan pentingnya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam rangkaian pertemuan Empowerment of Women Working Group (EWWG) G20 yang berlangsung di Brasilia, Brazil.
"Kontribusi Indonesia untuk isu kesetaraan gender di G20 terlihat jelas sejak Presidensi G20 Indonesia pada 2022 lalu. Saat itu, Indonesia berhasil mengangkat tiga prioritas utama, yaitu ekonomi perawatan, kewirausahaan perempuan, dan digital gender gap. Ekonomi perawatan terus menjadi perhatian G20 sampai pada Presidensi G20 Brazil saat ini," kata Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Rini Handayani, dalam keterangan, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Tak boleh ada standar ganda pada isu Gaza
Forum ini berfokus pada isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan dibentuk pada masa Presidensi Brazil tahun ini. Rini Handayani menjelaskan seluruh delegasi yang hadir turut merumuskan draf deklarasi pada pertemuan hari pertama.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia menekankan pentingnya mencantumkan interseksionalitas pada draf deklarasi.
Baca juga: Sekjen PBB desak G20 mereformasi lembaga global
"Perempuan dan anak perempuan bukan kelompok homogen sehingga diperlukan intervensi berbeda dalam kebijakan untuk pembangunan kesetaraan gender. Ini sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia yang mengusung Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," kata Rini Handayani.
Saat ini pertemuan EWWG G20 masih menerima usulan dan masukan seluruh anggota delegasi terhadap draf deklarasi tingkat menteri yang rencananya akan diadopsi pada pertemuan final tingkat menteri, Jumat (11/10).
"Kontribusi Indonesia untuk isu kesetaraan gender di G20 terlihat jelas sejak Presidensi G20 Indonesia pada 2022 lalu. Saat itu, Indonesia berhasil mengangkat tiga prioritas utama, yaitu ekonomi perawatan, kewirausahaan perempuan, dan digital gender gap. Ekonomi perawatan terus menjadi perhatian G20 sampai pada Presidensi G20 Brazil saat ini," kata Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Rini Handayani, dalam keterangan, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Tak boleh ada standar ganda pada isu Gaza
Forum ini berfokus pada isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan dibentuk pada masa Presidensi Brazil tahun ini. Rini Handayani menjelaskan seluruh delegasi yang hadir turut merumuskan draf deklarasi pada pertemuan hari pertama.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia menekankan pentingnya mencantumkan interseksionalitas pada draf deklarasi.
Baca juga: Sekjen PBB desak G20 mereformasi lembaga global
"Perempuan dan anak perempuan bukan kelompok homogen sehingga diperlukan intervensi berbeda dalam kebijakan untuk pembangunan kesetaraan gender. Ini sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia yang mengusung Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," kata Rini Handayani.
Saat ini pertemuan EWWG G20 masih menerima usulan dan masukan seluruh anggota delegasi terhadap draf deklarasi tingkat menteri yang rencananya akan diadopsi pada pertemuan final tingkat menteri, Jumat (11/10).