Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunggu regulasi terkait dengan berbagi anggaran pembiayaan program makan bergizi gratis dengan pemerintah pusat.
"Kami masih menunggu kejelasan sebagai petunjuk teknis lebih lanjut terkait sharing anggaran makan bergizi gratis tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin.
Dia mengatakan hal tersebut menanggapi informasi bahwa pemerintah daerah dengan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD 43 persen atau kategori menengah, diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis 2,5 persen.
Pemerintah Kota Mataram saat ini mengelola APBD Rp1,9 triliun dengan PAD Rp500 miliar sehingga berbagai PAD pada APBD kurang dari 43 persen.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis belanjakan anggaran Rp800 miliar setiap hari
Terkait dengan itulah, Pemerintah Kota Mataram masih menunggu penjelasan lebih lanjut apakah Kota Mataram akan ikut menanggung pembiayaan program makan bergizi gratis.
"Kami belum tahu aturannya seperti apa, jadi kita tunggu dulu," katanya.
Baca juga: Mentan mengajak APPSI sukseskan program makan bergizi gratis
Dia mengatakan setelah aturan dan petunjuk teknis yang disampaikan pemerintah pusat jelas, maka Pemkot Mataram dapat memutuskan apakah Kota Mataram ikut berbagi peran menanggung pembiayaan program makan siang gratis itu.
"Kalau sudah ada aturan, kami siap jalankan dengan mengalokasikan anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat. Apalagi ini kebijakan pemerintah pusat untuk siswa yang sekolah," katanya.
Ia mengatakan untuk program atau kebijakan baru yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah, pemerintah pusat tentu akan mengundang pemerintah daerah guna pembahasan lebih lanjut.
"Pemerintah pusat pasti memikirkan sumber-sumber dana peruntukannya yang tidak merugikan kegiatan lain di daerah. Karena itu, kami juga berharap ada tambahan dana transfer dari pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Jakarta pertimbangkan preferensi anak menu makan bergizi gratis
"Kami masih menunggu kejelasan sebagai petunjuk teknis lebih lanjut terkait sharing anggaran makan bergizi gratis tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin.
Dia mengatakan hal tersebut menanggapi informasi bahwa pemerintah daerah dengan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD 43 persen atau kategori menengah, diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis 2,5 persen.
Pemerintah Kota Mataram saat ini mengelola APBD Rp1,9 triliun dengan PAD Rp500 miliar sehingga berbagai PAD pada APBD kurang dari 43 persen.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis belanjakan anggaran Rp800 miliar setiap hari
Terkait dengan itulah, Pemerintah Kota Mataram masih menunggu penjelasan lebih lanjut apakah Kota Mataram akan ikut menanggung pembiayaan program makan bergizi gratis.
"Kami belum tahu aturannya seperti apa, jadi kita tunggu dulu," katanya.
Baca juga: Mentan mengajak APPSI sukseskan program makan bergizi gratis
Dia mengatakan setelah aturan dan petunjuk teknis yang disampaikan pemerintah pusat jelas, maka Pemkot Mataram dapat memutuskan apakah Kota Mataram ikut berbagi peran menanggung pembiayaan program makan siang gratis itu.
"Kalau sudah ada aturan, kami siap jalankan dengan mengalokasikan anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat. Apalagi ini kebijakan pemerintah pusat untuk siswa yang sekolah," katanya.
Ia mengatakan untuk program atau kebijakan baru yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah, pemerintah pusat tentu akan mengundang pemerintah daerah guna pembahasan lebih lanjut.
"Pemerintah pusat pasti memikirkan sumber-sumber dana peruntukannya yang tidak merugikan kegiatan lain di daerah. Karena itu, kami juga berharap ada tambahan dana transfer dari pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Jakarta pertimbangkan preferensi anak menu makan bergizi gratis