Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyiapkan sejumlah strategi yang dapat mendukung upaya Program Percepatan (Quick Win) dari jajaran Kabinet Pemerintahan Indonesia yang akan datang.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito melalui keterangan di Jakarta, Kamis, menyatakan percepatan pembangunan nasional di masing-masing kementerian bisa mengambil referensi dari berbagai naskah rekomendasi kebijakan yang sudah pernah disampaikan oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN, melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) bersama kementerian/lembaga sejak 2021.
"FKRI selama ini dilakukan untuk mengumpulkan dan berkomunikasi dengan para mitra, khususnya kementerian koordinator dan kementerian teknis sektor terkait. Itu juga menjadi salah satu syarat dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2024," katanya.
Mego menyebut berbagai upaya tersebut selama ini mendapat nilai yang cukup baik berdasarkan catatan-catatan Tim Inspektorat dan tim pemantau lainnya, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga: Ada tiga kiat pilih pemimpin dalam pilkada era digital
Namun khusus tahun ini, lanjut dia, penyelenggaraan FKRI 2024 untuk target-target perencanaan 2025 secara khusus memang tidak bisa dilakukan dengan konvensional karena masa transisi kabinet.
"Prosesnya kita batasi dahulu dengan menyaring dari tantangan masalah-masalah tahun ini ataupun sebelumnya yang belum selesai. Kita juga melihat dan mendalami target-target program presiden terpilih untuk diimplementasikan," ujarnya.
Selanjutnya, Mego menegaskan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 akan menjadi perhatian DKP BRIN dalam memetakan berbagai masalah yang dapat diselesaikan melalui direktorat-direktorat di bawah DKP BRIN.
Baca juga: Susu ikan dapat jadi solusi untuk atasi stunting
Menurut dia, sebagai negara yang masuk ke dalam G20, perlu dipikirkan juga bagaimana konteks peran penting dan strategis Indonesia di forum global dan internasional.
"DKP juga mendapat amanah dalam mengelola focal point atau juga keanggotaan dari organisasi internasional yang memiliki jejaring cukup kuat. Seperti Sekretariat Indonesian Space Agency (INASA) dan sebagainya," jelasnya.
Oleh karena itu, Mego menekankan penyusunan naskah rekomendasi terkait upaya program percepatan perlu melibatkan BRIN, agar kebijakan yang diimplementasikan merupakan kebijakan yang berbasis bukti, atau evidence-based policy, sehingga, kebijakan tersebut bisa menjadi kebijakan yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito melalui keterangan di Jakarta, Kamis, menyatakan percepatan pembangunan nasional di masing-masing kementerian bisa mengambil referensi dari berbagai naskah rekomendasi kebijakan yang sudah pernah disampaikan oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN, melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) bersama kementerian/lembaga sejak 2021.
"FKRI selama ini dilakukan untuk mengumpulkan dan berkomunikasi dengan para mitra, khususnya kementerian koordinator dan kementerian teknis sektor terkait. Itu juga menjadi salah satu syarat dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2024," katanya.
Mego menyebut berbagai upaya tersebut selama ini mendapat nilai yang cukup baik berdasarkan catatan-catatan Tim Inspektorat dan tim pemantau lainnya, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga: Ada tiga kiat pilih pemimpin dalam pilkada era digital
Namun khusus tahun ini, lanjut dia, penyelenggaraan FKRI 2024 untuk target-target perencanaan 2025 secara khusus memang tidak bisa dilakukan dengan konvensional karena masa transisi kabinet.
"Prosesnya kita batasi dahulu dengan menyaring dari tantangan masalah-masalah tahun ini ataupun sebelumnya yang belum selesai. Kita juga melihat dan mendalami target-target program presiden terpilih untuk diimplementasikan," ujarnya.
Selanjutnya, Mego menegaskan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 akan menjadi perhatian DKP BRIN dalam memetakan berbagai masalah yang dapat diselesaikan melalui direktorat-direktorat di bawah DKP BRIN.
Baca juga: Susu ikan dapat jadi solusi untuk atasi stunting
Menurut dia, sebagai negara yang masuk ke dalam G20, perlu dipikirkan juga bagaimana konteks peran penting dan strategis Indonesia di forum global dan internasional.
"DKP juga mendapat amanah dalam mengelola focal point atau juga keanggotaan dari organisasi internasional yang memiliki jejaring cukup kuat. Seperti Sekretariat Indonesian Space Agency (INASA) dan sebagainya," jelasnya.
Oleh karena itu, Mego menekankan penyusunan naskah rekomendasi terkait upaya program percepatan perlu melibatkan BRIN, agar kebijakan yang diimplementasikan merupakan kebijakan yang berbasis bukti, atau evidence-based policy, sehingga, kebijakan tersebut bisa menjadi kebijakan yang berkelanjutan bagi Indonesia.