Mataram (ANTARA) - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor urut 1, Hj Sitti Rohmi Djalilah dan W Musyafirin atau Rohmi Firin, berjanji untuk membenahi sektor perikanan dan kelautan demi mengembalikan kejayaan bahari di daerah ini.
Rohmi-Firin menilai potensi bahari NTB memang luar biasa. Daerah ini pernah meraih kejayaan sebagai daerah terbesar untuk budidaya dan ekspor mutiara laut selatan (south sea pearl), pernah menjadi eksportir terbesar komoditi lobster dan udang, serta beragam ikan tangkapan.
"Sumber daya bahari kita, perikanan dan kelautan di NTB sangat kaya, namun di saat yang sama kawasan pesisir dan pulau kecil masih menjadi kantung penyumbang angka kemiskinan di NTB. Itu artinya, ada yang harus kita benahi, dan Rohmi Firin insya Allah akan memperhatikan sektor bahari sebagai prioritas," kata Cagub NTB, Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Jumat.
Rohmi Firin menilai, jika potensi bahari ini dikelola dengan serius dan tepat, maka akan bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil di NTB.
Rohmi mengatakan, potensi kelautan dan perikanan NTB cukup besar dengan memiliki luas perairan laut hingga 29.159 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer.
NTB juga dikaruniai dengan keberadaan pulau pulau kecil. Sebagian di antaranya mendunia dengan potensi pariwisata-nya seperti tiga Gili di Lombok Utara.
Data pulau-pulau kecil di NTB terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau. Dalam keputusan tersebut terdapat 403 pulau kecil di NTB yang tersebar di Lombok Barat sebanyak 126 pulau, Lombok Tengah 44 pulau, Lombok Timur 65 pulau, Kabupaten Sumbawa 23 pulau, Kabupaten Bima 23 pulau, Dompu 58 pulau, Kabupaten Sumbawa Barat 19 pulau dan Lombok Utara 3 pulau.
"Wilayah laut kita sangat luas dan kita jiga punya ratusan pulau kecil, ini berkah sumber daya alam yang semestinya bisa dikelola dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat," kata Ummi Rohmi yang dikenal dengan ikon Jilbab Ijo
Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebutkan, potensi produksi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun. Potensi tersebut antara lain berasal dari perairan pantai yang bisa mencapai 67.906 ton per tahun dan dari perairan lepas pantai sebesar 61.957 ton per tahun. Sementara khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saja, potensi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 298.576 ton per tahun.
Hal tersebut telah menjadikan NTB selama ini dikenal sangat kaya dengan berbagai jenis ikan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang, dan ikan hias.
Baca juga: Polda NTB tak tahan enam tersangka perusakan saat tolak RUU Pilkada
Dari sektor budidaya, potensinya pun tak kalah besar. Sektor budidaya laut memiliki potensi areal seluas 72.862 hektar, budidaya air payau dengan potensi areal seluas 27.927 hektar, dan budidaya air tawar dengan potensi seluas 31.758 hektar.
Jilbab Ijo menegaskan, pemerintah provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil sehingga jangan sampai ada ironi, di tengah kekayaan bahari terdapat kantung kemiskinan di masyarakat pesisir dan pulau kecil.
"Di saat saya menjabat Wakil Gubernur, masalah kemiskinan di pesisir dan pulau kecil juga menjadi perhatian. Kita mencoba mengelaborasikan percepatan posyandu terpadu atau posyandu keluarga di desa dan kelurahan pesisir, ada juga sentuhan pembinaan untuk UMKM yang terintegrasi dengan desa wisata. Namun itu semua belum cukup, ke depan Rohmi Firin akan lebih mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil," katanya.
Ummi Rohmi menambahkan, saat ini dari sekitar 1.150 jumlah desa dan kelurahan yang ada di NTB, hanya sekitar 93 desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori desa dan kelurahan pesisir.
Menurutnya bukanlah hal yang sulit untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di 93 desa dan kelurahan tersebut, asalkan ada 'good will' dari pemimpin.
Baca juga: Polda NTB periksa mahasiswa tersangka perusakan saat demo tolak RUU Pilkada
"APBD kita pasti cukup, tinggal ada 'good will' atau tidak untuk berpihak kepada sektor bahari, perikanan dan kelautan kita, dan Rohmi Firin akan mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat," tegas Ummi Rohmi.
Cucu perempuan pertama Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini mengaku merasa sedih jika masih ada ironi kekayaan bahari dan kemiskinan pesisir.
Menurut Rohmi, data komoditas ekspor NTB yang tercatat di BPS menyebutkan kelompok komoditas ekspor NTB yang terbesar adalah ikan dan udang yang hampir mencapai 57,63 persen dari total komoditas ekspor NTB.
"Ikan dan udang kita di eskpor ke negara tujuan Amerika Serikat, Singapura, Malaysia dan Taiwan. Nilainya sangat besar, namun mengapa masyarakat pesisir masih banyak yang belum sejahtera??. PR inilah yang akan Rohmi Firin selesaikan jika Insya Allah kami terpilih memimpin NTB," katanya.
Lebih jauh, Ummi Rohmi, selain kolaborasi dengan kabupaten dan kota yang ada di NTB, pengembangan sektor perikanan dan kelautan juga perlu dikolaborasikan dengan provinsi lain. Utamanya provinsi yang termasuk dalam kategori Provinsi Kepulauan.
Rohmi-Firin menilai potensi bahari NTB memang luar biasa. Daerah ini pernah meraih kejayaan sebagai daerah terbesar untuk budidaya dan ekspor mutiara laut selatan (south sea pearl), pernah menjadi eksportir terbesar komoditi lobster dan udang, serta beragam ikan tangkapan.
"Sumber daya bahari kita, perikanan dan kelautan di NTB sangat kaya, namun di saat yang sama kawasan pesisir dan pulau kecil masih menjadi kantung penyumbang angka kemiskinan di NTB. Itu artinya, ada yang harus kita benahi, dan Rohmi Firin insya Allah akan memperhatikan sektor bahari sebagai prioritas," kata Cagub NTB, Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Jumat.
Rohmi Firin menilai, jika potensi bahari ini dikelola dengan serius dan tepat, maka akan bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil di NTB.
Rohmi mengatakan, potensi kelautan dan perikanan NTB cukup besar dengan memiliki luas perairan laut hingga 29.159 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer.
NTB juga dikaruniai dengan keberadaan pulau pulau kecil. Sebagian di antaranya mendunia dengan potensi pariwisata-nya seperti tiga Gili di Lombok Utara.
Data pulau-pulau kecil di NTB terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau. Dalam keputusan tersebut terdapat 403 pulau kecil di NTB yang tersebar di Lombok Barat sebanyak 126 pulau, Lombok Tengah 44 pulau, Lombok Timur 65 pulau, Kabupaten Sumbawa 23 pulau, Kabupaten Bima 23 pulau, Dompu 58 pulau, Kabupaten Sumbawa Barat 19 pulau dan Lombok Utara 3 pulau.
"Wilayah laut kita sangat luas dan kita jiga punya ratusan pulau kecil, ini berkah sumber daya alam yang semestinya bisa dikelola dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat," kata Ummi Rohmi yang dikenal dengan ikon Jilbab Ijo
Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebutkan, potensi produksi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun. Potensi tersebut antara lain berasal dari perairan pantai yang bisa mencapai 67.906 ton per tahun dan dari perairan lepas pantai sebesar 61.957 ton per tahun. Sementara khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saja, potensi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 298.576 ton per tahun.
Hal tersebut telah menjadikan NTB selama ini dikenal sangat kaya dengan berbagai jenis ikan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang, dan ikan hias.
Baca juga: Polda NTB tak tahan enam tersangka perusakan saat tolak RUU Pilkada
Dari sektor budidaya, potensinya pun tak kalah besar. Sektor budidaya laut memiliki potensi areal seluas 72.862 hektar, budidaya air payau dengan potensi areal seluas 27.927 hektar, dan budidaya air tawar dengan potensi seluas 31.758 hektar.
Jilbab Ijo menegaskan, pemerintah provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil sehingga jangan sampai ada ironi, di tengah kekayaan bahari terdapat kantung kemiskinan di masyarakat pesisir dan pulau kecil.
"Di saat saya menjabat Wakil Gubernur, masalah kemiskinan di pesisir dan pulau kecil juga menjadi perhatian. Kita mencoba mengelaborasikan percepatan posyandu terpadu atau posyandu keluarga di desa dan kelurahan pesisir, ada juga sentuhan pembinaan untuk UMKM yang terintegrasi dengan desa wisata. Namun itu semua belum cukup, ke depan Rohmi Firin akan lebih mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil," katanya.
Ummi Rohmi menambahkan, saat ini dari sekitar 1.150 jumlah desa dan kelurahan yang ada di NTB, hanya sekitar 93 desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori desa dan kelurahan pesisir.
Menurutnya bukanlah hal yang sulit untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di 93 desa dan kelurahan tersebut, asalkan ada 'good will' dari pemimpin.
Baca juga: Polda NTB periksa mahasiswa tersangka perusakan saat demo tolak RUU Pilkada
"APBD kita pasti cukup, tinggal ada 'good will' atau tidak untuk berpihak kepada sektor bahari, perikanan dan kelautan kita, dan Rohmi Firin akan mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat," tegas Ummi Rohmi.
Cucu perempuan pertama Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini mengaku merasa sedih jika masih ada ironi kekayaan bahari dan kemiskinan pesisir.
Menurut Rohmi, data komoditas ekspor NTB yang tercatat di BPS menyebutkan kelompok komoditas ekspor NTB yang terbesar adalah ikan dan udang yang hampir mencapai 57,63 persen dari total komoditas ekspor NTB.
"Ikan dan udang kita di eskpor ke negara tujuan Amerika Serikat, Singapura, Malaysia dan Taiwan. Nilainya sangat besar, namun mengapa masyarakat pesisir masih banyak yang belum sejahtera??. PR inilah yang akan Rohmi Firin selesaikan jika Insya Allah kami terpilih memimpin NTB," katanya.
Lebih jauh, Ummi Rohmi, selain kolaborasi dengan kabupaten dan kota yang ada di NTB, pengembangan sektor perikanan dan kelautan juga perlu dikolaborasikan dengan provinsi lain. Utamanya provinsi yang termasuk dalam kategori Provinsi Kepulauan.