Mataram (ANTARA) - Sejumlah peristiwa yang terjadi di seputaran Nusa Tenggara Barat pada Jumat (1810) masih menarik untuk dibaca bagi masyarakat. Mulai dari berita politik, sosial budaya hingga kondisi daerah di NTB.
Berikut berita-berita menarik yang sudah disiarkan dan dirangkum untuk dapat disimak kembali, yakni :
1. Polda NTB periksa mahasiswa tersangka perusakan saat demo tolak RUU Pilkada
Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, memeriksa empat dari enam mahasiswa yang menjadi tersangka kasus dugaan perusakan gerbang Kantor DPRD NTB saat unjuk rasa tolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada pada 23 Agustus 2024.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat di Mataram, Jumat, membenarkan bahwa penyidik pada hari ini memeriksa empat dari enam mahasiswa yang menjadi tersangka kasus dugaan perusakan gerbang Kantor DPRD NTB.
"Iya, dari enam (tersangka) yang kami panggil, empat di antaranya yang hadir jalani pemeriksaan," kata Kombes Pol Syarif.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Pelamar PPPK di Mataram capai 1.080 orang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan jumlah pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) di Kota Mataram tahun 2024, sudah mencapai 1.080 orang.
"Jumlah pelamar PPPK kami prediksi masih bisa bertambah, sampai penutupan pada 20 Oktober 2024," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Jumat.
Menurutnya, sebanyak 1.080 orang pelamar itu merupakan data terakhir pada Kamis (17/10), dengan rincian 87 pelamar untuk formasi tenaga pendidik atau guru, 83 orang untuk formasi tenaga kesehatan dan 910 orang tenaga teknis.
Baca berita selengkapnya di sini
3. Kejaksaan pastikan kasus korupsi KONI Mataram masih penyelidikan
Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memastikan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mataram tahun anggaran 2021-2023 masih berjalan di tahap penyelidikan.
"Masih penyelidikan, belum naik penyidikan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Harun Al Rasyid di Mataram, Jumat.
Dalam proses penyelidikan, Harun menyampaikan bahwa penanganan kasus ini masih berkutat pada permintaan keterangan dari pihak pengurus cabang olahraga (cabor).
Baca berita selengkapnya di sini
4. DPRD NTB minta Pj Gubernur mengganti pimpinan OPD tak mampu bekerja
Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda meminta Penjabat Gubernur Hassanudin mengganti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
"Rekomendasi dari DPRD itu, kalau nggak bisa bekerja lebih baik di ganti saja. Untuk apa menjadi kepala OPD kalau koordinasi dan komunikasi dengan DPRD saja tidak bisa," tegas Isvie Rupaeda di Mataram, Jumat.
Ia mengakui selama ini banyak pimpinan OPD yang tidak pernah menghadiri rapat paripurna DPRD, bahkan dalam rapat-rapat dengan DPRD melalui komisi-komisi banyak pimpinan OPD yang tidak hadir.
Baca berita selengkapnya di sini
Berikut berita-berita menarik yang sudah disiarkan dan dirangkum untuk dapat disimak kembali, yakni :
1. Polda NTB periksa mahasiswa tersangka perusakan saat demo tolak RUU Pilkada
Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, memeriksa empat dari enam mahasiswa yang menjadi tersangka kasus dugaan perusakan gerbang Kantor DPRD NTB saat unjuk rasa tolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada pada 23 Agustus 2024.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat di Mataram, Jumat, membenarkan bahwa penyidik pada hari ini memeriksa empat dari enam mahasiswa yang menjadi tersangka kasus dugaan perusakan gerbang Kantor DPRD NTB.
"Iya, dari enam (tersangka) yang kami panggil, empat di antaranya yang hadir jalani pemeriksaan," kata Kombes Pol Syarif.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Pelamar PPPK di Mataram capai 1.080 orang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan jumlah pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) di Kota Mataram tahun 2024, sudah mencapai 1.080 orang.
"Jumlah pelamar PPPK kami prediksi masih bisa bertambah, sampai penutupan pada 20 Oktober 2024," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono di Mataram, Jumat.
Menurutnya, sebanyak 1.080 orang pelamar itu merupakan data terakhir pada Kamis (17/10), dengan rincian 87 pelamar untuk formasi tenaga pendidik atau guru, 83 orang untuk formasi tenaga kesehatan dan 910 orang tenaga teknis.
Baca berita selengkapnya di sini
3. Kejaksaan pastikan kasus korupsi KONI Mataram masih penyelidikan
Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memastikan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mataram tahun anggaran 2021-2023 masih berjalan di tahap penyelidikan.
"Masih penyelidikan, belum naik penyidikan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Harun Al Rasyid di Mataram, Jumat.
Dalam proses penyelidikan, Harun menyampaikan bahwa penanganan kasus ini masih berkutat pada permintaan keterangan dari pihak pengurus cabang olahraga (cabor).
Baca berita selengkapnya di sini
4. DPRD NTB minta Pj Gubernur mengganti pimpinan OPD tak mampu bekerja
Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda meminta Penjabat Gubernur Hassanudin mengganti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
"Rekomendasi dari DPRD itu, kalau nggak bisa bekerja lebih baik di ganti saja. Untuk apa menjadi kepala OPD kalau koordinasi dan komunikasi dengan DPRD saja tidak bisa," tegas Isvie Rupaeda di Mataram, Jumat.
Ia mengakui selama ini banyak pimpinan OPD yang tidak pernah menghadiri rapat paripurna DPRD, bahkan dalam rapat-rapat dengan DPRD melalui komisi-komisi banyak pimpinan OPD yang tidak hadir.
Baca berita selengkapnya di sini