Moskow (ANTARA) - Israel tengah membahas kemungkinan menyewa perusahaan keamanan swasta, termasuk dari Inggris, untuk mengirim bantuan ke Jalur Gaza di tengah kemungkinan larangan aktivitas badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), menurut laporan surat kabar The Guardian.
Guardian melaporkan pada Selasa (22/10) bahwa pengusaha Israel-Amerika, Mordechai Kahana, mengatakan kabinet Israel pada Minggu (20/10) belum membuat keputusan resmi mengenai inisiatif tersebut.
Baca juga: Rusia mengkhawatirkan konsekuensi pembunuhan pemimpin Hamas
Keputusan itu berada di bawah kewenangan kementerian pertahanan Israel serta angkatan bersenjata Israel (IDF). Kahana sendiri adalah pemilik perusahaan Global Delivery Company (GDC), yang sedang mengajukan kontrak untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Jika GDC memenangkan kontrak tersebut, pengiriman bantuan ke Gaza akan dilakukan oleh perusahaan keamanan Inggris yang saat ini beroperasi di Irak. Perusahaan Inggris tersebut akan membutuhkan satu bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan misi, kata Guardian.
Inisiatif itu dilaporkan mencakup skema percontohan pengiriman melalui perlintasan Erez di perbatasan Israel-Gaza ke fasilitas penyimpanan yang aman di Kota Beit Hanoun, Gaza utara. Dari sana, bantuan akan disebarkan ke titik-titik distribusi terdekat.
Baca juga: Hamas tidak akan berhenti usai terbunuhnya Sinwar
Bantuan akan didistribusikan oleh tim-tim bersenjata ringan dengan menggunakan truk lapis baja kecil yang dilengkapi peralatan pengendalian massa, termasuk peluru plastik dan meriam air, menurut surat kabar tersebut.
Selain itu, akan ada pasukan reaksi cepat cadangan yang akan turun tangan dengan senjata lebih serius jika tim distribusi bantuan diserang. Sebelumnya pada Oktober, komite parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang yang akan melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel atas dugaan partisipasi staf UNRWA dalam serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.
Sumber: Sputnik-OANA