Gianyar, Bali (ANTARA) - Sebanyak empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Gianyar 2025.
Dalam rancangan Perda tentang APBD 2025 tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3 triliun lebih, dan belanja daerah sebesar Rp2,9 triliun lebih, demikian siaran pers diskusi Gianyar, Selasa.
Menanggapi rancangan tersebut, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ni Made Ratnadi menilai rancangan pendapatan sangat terukur, bahkan optimis target akan dapat dilampaui, mengingat kunjungan wisatawan semakin hari semakin meningkat.
Namun Fraksi PDI Perjuangan meminta agar belanja modal yang dirancang sebesar Rp600 miliar lebih untuk dievaluasi kembali.
“Belanja modal yang dirancang sebesar Rp603,1 miliar harus dievaluasi kembali sesuai dengan emergency dan kebutuhan bagi keberlangsungan program sebelumnya sehingga program itu bisa bermanfaat untuk rakyat,” tuturnya.
“Belanja modal yang dirancang sebesar Rp603,1 miliar harus dievaluasi kembali sesuai dengan emergency dan kebutuhan bagi keberlangsungan program sebelumnya sehingga program itu bisa bermanfaat untuk rakyat,” tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan pembangunan SMPN 6 Sukawati di Desa Kemenuh untuk menampung siswa yang masuk Zona Blank yang ada di wilayah Batuan Kaler dan Kemenuh termasuk juga Saba dan Blahbatuh bagian barat. Serta juga meminta dikembalikannya Lapangan Sutasoma Sukawati menjadi Lapangan Sepak Bola.
Pada bidang kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tenaga medis dan fasilitas gedung-gedung pada puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar. Serta minimnya tenaga dokter spesialis di bidang-bidang tertentu perlu menjadi atensi, serta apakah perlu program beasiswa bagi dokter spesialis sesuai bidang yang dibutuhkan.
Jubir Fraksi Partai Golkar Gusti Nyoman Sena juga menganggap rancangan pendapatan sebesar Rp3 triliun lebih sangat realistis, namun perlu dioptimalkan dalam serapan potensi obyek pajak.
Terkait rancangan belanja daerah, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital dan kepentingan langsung masyarakat, ikut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
Dan memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar.
Dan memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar.
I Gusti Ngurah Agus Supriadi yang membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra mempertanyakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan target pendapatan daerah.
Baca juga: DPRD Bali setuju perubahan bentuk hukum PT Jamkrida
Dirinya juga menyarankan agar belanja daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. “Kami sarankan kepada saudara Pj. Bupati agar belanja daerah betul-betul dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga apa yang menjadi komitmen dan tujuan kita bersama, dimana belanja yang dilaksanakan mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Gianyar,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Bali setuju perubahan bentuk hukum PT Jamkrida
Dirinya juga menyarankan agar belanja daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. “Kami sarankan kepada saudara Pj. Bupati agar belanja daerah betul-betul dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga apa yang menjadi komitmen dan tujuan kita bersama, dimana belanja yang dilaksanakan mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Gianyar,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Bersatu yang berisi Partai Demokrat dan NasDem yang dibacakan Ida Bagus Gaga Adi Saputra menyoroti isu rencana pemindahan SMPN 1 Gianyar ke Desa Bakbakan, agar dipertimbangkan dengan hati - hati dan cermat.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah dukung anggaran program makan siang gratis
Mengingat di kota Gianyar yang penduduknya relatif padat, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, saat ini hanya ada 1 SMP Negeri. Sementara pengalaman dari tahun ke tahun, idealnya perlu tambahan lagi 1 SMP Negeri di kota.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah dukung anggaran program makan siang gratis
Mengingat di kota Gianyar yang penduduknya relatif padat, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, saat ini hanya ada 1 SMP Negeri. Sementara pengalaman dari tahun ke tahun, idealnya perlu tambahan lagi 1 SMP Negeri di kota.
“Terlebih jika PPDB masih tetap menggunakan sistem zonasi, tentu saja akan makin menyulitkan masyarakat Kota Gianyar dan sekitarnya, untuk bisa memasukkan anak - anaknya di SMP Negeri jika lokasi sekolah dipindah,” pintanya.
Fraksi Demokrat Bersatu juga mengusulkan pemasangan lampu merah (traffic light), di perempatan Banjar Bucuan Batuan Sukawati, Jalan Negara Batuan, karena sering terjadi kecelakaan berat lalu lintas.