Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai program pemeriksaan atau skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah maju pemerintah yang patut diapresiasi.
Menurut IDI, inisiatif ini tidak hanya memberikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
“Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan berdampak positif bagi masyarakat, seperti deteksi dini penyakit, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, dan mengurangi beban pembiayaan penyelenggaraan pengobatan atau kuratif,” kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Mohammad Adib Khumaidi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selain itu, menurut Adib, secara luas program pemeriksaan kesehatan gratis juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan.
"IDI memandang program ini merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan Indonesia yang sehat. Dengan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat, program pemeriksaan kesehatan gratis dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Sebagai organisasi profesi dokter, IDI menyatakan bahwa pihaknya senantiasa siap menjadi mitra strategis pemerintah dan berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan program ini untuk mewujudkan Indonesia yang sehat.
“Mari bersama-sama kita dukung dan kawal program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Adib.
Namun, IDI juga tetap mengingatkan adanya potensi permasalahan. Studi kasus di negara Jepang yang juga menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan bagi penduduknya, teridentifikasi sejumlah masalah salah satunya termasuk kurangnya standar yang seragam untuk informasi hasil pemeriksaan kesehatan.
Baca juga: Hipotiroid kongenital berujung pada penurunan kecerdasan
Selain itu, Jepang juga menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya platform terpadu untuk menyimpan dan berbagi informasi, pengelolaan data informasi mengenai bayi dan siswa secara terpisah atau tidak terpadu, serta manajemen informasi dan pendidikan kesehatan dari bayi hingga pekerja dan lansia belum dilakukan.
Oleh sebab itu, untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia, PB IDI merekomendasikan sebelas hal yang perlu dilakukan pemerintah.
Rekomendasi IDI itu antara lain menjamin ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan peralatan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan, melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis untuk meningkatkan keahlian dalam deteksi dini penyakit, memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan, memperluas cakupan program ke daerah-daerah terpencil dan masyarakat marginal, menambahkan jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kemudian meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program, melakukan kampanye sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan, mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.
Baca juga: Anggur Shine Muscat terkontaminasi, begini respons Kemenkes dan Kementan
Selanjutnya memaksimalkan fungsi dan manfaat aplikasi SATU Sehat dari Kementerian Kesehatan RI sebagai platform yang mengelola data pemeriksaan kesehatan seumur hidup terpadu untuk memantau pemeliharaan dan sarana promosi kesehatan, serta sosialisasi pada masyarakat untuk memanfaatkan Personal Health Record (rekam medis individu) yang berisi informasi kesehatan.