Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, nelayan Kota Mataram menyambut program penghapusan hutang nelayan, petani, hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram Irwan Harimansyah di Mataram, Jumat, mengatakan, ketika nelayan mendapat informasi terkait program itu, nelayan menyambut gembira.
"Para nelayan sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan dan terbebas dari hutang," katanya.
Akan tetapi, lanjutnya, sejauh ini pihaknya masih menunggu regulasi jelas terhadap program pemerintah tersebut, agar dapat dilakukan pemetaan kepada calon sasaran.
Baca juga: Nelayan di Mataram diimbau waspada anomali cuaca
Pemerintah baru menyampaikan program penghapusan hutang nelayan, petani, dan UMKM, namun regulasi turunannya belum diterima sehingga pihaknya belum tahu kriteria nelayan yang menjadi sasaran program tersebut.
"Semoga petunjuk teknis pelaksanaan bisa segera kami terima, agar kami juga cepat melakukan pendataan. Kasihan nelayan terutama yang berhutang di rentenir," katanya.
Data DKP Kota Mataram mencatat jumlah nelayan di Kota Mataram sekitar 1.400 orang. Tapi dari jumlah itu sekitar 900-1.000 orang diantaranya merupakan nelayan asli sisanya adalah buruh nelayan.
"Jadi yang 1.400 orang nelayan itu merupakan gabungan dari nelayan dan buruh nelayan," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram dan Kejaksaan edukasi nelayan Pantai Loang Baloq
Dari hasil evaluasi, sekitar 1.400 nelayan di Kota Mataram rata-rata memiliki hutang baik itu di koperasi, bank pemerintah, maupun di bank "rontok" atau rentenir.
"Untuk nilainya, sejauh ini belum kami tahu yang jelas ada pinjaman kecil dan besar," katanya.
Irwan Harimansyah yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, menambahkan, program penghapusan hutang nelayan, petani, dan UMKM, juga direspon positif oleh para petani di Kota Mataram.
Tapi untuk jumlah petani kemungkinan lebih kecil dibandingkan nelayan, sebab petani yang ada di Mataram rata-rata petani penggarap. Warga yang punya lahan sawah di Mataram sangat sedikit.
"Untuk pelaksanaan program ke petani, kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Nelayan keluhkan harga ikan anjlok di Kota Mataram
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram Irwan Harimansyah di Mataram, Jumat, mengatakan, ketika nelayan mendapat informasi terkait program itu, nelayan menyambut gembira.
"Para nelayan sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan dan terbebas dari hutang," katanya.
Akan tetapi, lanjutnya, sejauh ini pihaknya masih menunggu regulasi jelas terhadap program pemerintah tersebut, agar dapat dilakukan pemetaan kepada calon sasaran.
Baca juga: Nelayan di Mataram diimbau waspada anomali cuaca
Pemerintah baru menyampaikan program penghapusan hutang nelayan, petani, dan UMKM, namun regulasi turunannya belum diterima sehingga pihaknya belum tahu kriteria nelayan yang menjadi sasaran program tersebut.
"Semoga petunjuk teknis pelaksanaan bisa segera kami terima, agar kami juga cepat melakukan pendataan. Kasihan nelayan terutama yang berhutang di rentenir," katanya.
Data DKP Kota Mataram mencatat jumlah nelayan di Kota Mataram sekitar 1.400 orang. Tapi dari jumlah itu sekitar 900-1.000 orang diantaranya merupakan nelayan asli sisanya adalah buruh nelayan.
"Jadi yang 1.400 orang nelayan itu merupakan gabungan dari nelayan dan buruh nelayan," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram dan Kejaksaan edukasi nelayan Pantai Loang Baloq
Dari hasil evaluasi, sekitar 1.400 nelayan di Kota Mataram rata-rata memiliki hutang baik itu di koperasi, bank pemerintah, maupun di bank "rontok" atau rentenir.
"Untuk nilainya, sejauh ini belum kami tahu yang jelas ada pinjaman kecil dan besar," katanya.
Irwan Harimansyah yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, menambahkan, program penghapusan hutang nelayan, petani, dan UMKM, juga direspon positif oleh para petani di Kota Mataram.
Tapi untuk jumlah petani kemungkinan lebih kecil dibandingkan nelayan, sebab petani yang ada di Mataram rata-rata petani penggarap. Warga yang punya lahan sawah di Mataram sangat sedikit.
"Untuk pelaksanaan program ke petani, kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Nelayan keluhkan harga ikan anjlok di Kota Mataram