Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mentransformasi Perum Bulog demi mewujudkan swasembada pangan.
Dwita dalam keterangan di Jakarta, Minggu menyatakan keyakinannya bahwa langkah transformasi Bulog yang dilakukan Presiden Prabowo akan membawa Indonesia menuju swasembada pangan.
“Dengan kebijakan ini, Bulog akan kembali pada fungsinya yang strategis untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan di seluruh wilayah Indonesia, sejalan dengan visi swasembada yang dicanangkan,” kata Dwita.
Dia mengaku sepakat dengan pandangan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, negara harus mampu memproduksi lebih banyak pangan.
"Beliau (Presiden Prabowo) menyatakan, jika negara tidak mampu produksi dan tidak mampu memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan, maka akan terjadi kekacauan," ujar Dwita menirukan pernyataan Presiden Prabowo.
Oleh karena itu, menurut Dwita, peran Perum Bulog akan menjadi semakin krusial dalam menjamin ketahanan pangan nasional. Setelah mengikuti Focus Group Discussion (FGD) antara Bulog dan Komisi IV DPR di Jakarta, Dwita menambahkan bahwa Komisi IV meyakini transformasi Bulog perlu segera dilaksanakan untuk memperkuat peran strategisnya.
"Dengan adanya langkah ini, Bulog akan mampu menjadi institusi yang fokus pada ketahanan pangan dan stabilisasi harga tanpa terikat pada struktur birokrasi yang kompleks,” tambah Dwita.
Ia berharap transformasi itu juga akan menguatkan peran Bulog sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Dwita meyakini bahwa swasembada pangan akan tercapai, sehingga rakyat Indonesia dapat menikmati pangan yang terjangkau dan berkualitas di seluruh pelosok negeri.
"Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo tidak hanya memberikan solusi jangka pendek dengan pembebasan hutang bagi UMKM, petani, dan nelayan, tetapi juga memperkokoh fondasi jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional," kata Dwita.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani kebijakan pembebasan hutang kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.
Selain itu, Presiden juga mengambil kebijakan penting untuk mengembalikan fungsi utama Bulog sebagai penyangga pasokan dan stabilisator harga pangan nasional.
Senada dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang sebelumnya juga memberikan dukungan bila nantinya Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden.
Baca juga: Bulog-Kodim Merauke salurkan bantuan beras
"Saya juga dengar (tentang) Bulog itu, ada di Komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan dan saya setuju," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Rencana peralihan Bulog dari Perum menjadi badan otonom, kata Erick, merupakan upaya untuk mewujudkan program besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan swasembada pangan.
Baca juga: Upaya NTB redam gejolak harga beras
Dengan Bulog menjadi sebuah badan, maka Perum tersebut dapat mengontrol fluktuasi harga pangan, yang selama ini sulit dilakukan olehnya.
"Kalau kita bicara program besar, Presiden Prabowo bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," ucap Erick.