Lombok Timur (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melaksanakan peninjauan lapangan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) IPP Lombok Timur yang dikelola oleh PT LED di Desa Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan pasokan listrik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, dalam mendukung kelancaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
Peninjauan tersebut melibatkan PLN UIW NTB dan Tim Jaksa Kejati NTB, melihat dua unit mesin pembangkit dengan kapasitas beban maksimal, yaitu unit #1 dengan 23 MW dan unit #2 dengan 22 MW. Kedua mesin turbin ini beroperasi dengan beban penuh (full load), menunjukkan kesiapan operasional PLTU IPP Lombok Timur untuk mendukung kebutuhan listrik jelang Pilkada serentak.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB, Ade Indrawan, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada PT PLN (Persero) terkait kesiapan kelistrikan.
"Pelaksanaan peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pasokan listrik di Pulau Lombok dalam menghadapi PILKADA serentak, sehingga kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa kendala berarti," katanya.
Ade juga menjelaskan bahwa kolaborasi antara PLN dan PT LED berjalan lancar. Hal ini menunjukkan komitmen kedua pihak untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah NTB dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat, termasuk Pilkada.
General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, mengapresiasi dukungan Kejati NTB dalam memastikan keandalan suplai listrik di Pulau Lombok, khususnya dalam persiapan PILKADA.
"Kolaborasi dengan Kejati NTB sangat penting bagi kami untuk memastikan kelancaran suplai listrik di wilayah ini, terutama saat momen penting seperti Pilkada yang membutuhkan keandalan sistem kelistrikan," katanya.
Ia menambahkan bahwa PLN UIW NTB berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas kelistrikan terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima.
Sudjarwo juga menjelaskan bahwa PLN telah menyiapkan infrastruktur pendukung di seluruh wilayah NTB untuk memastikan suplai listrik yang stabil dan aman.
Dalam kesiapan menghadapi Pilkada serentak, PLN telah menyiagakan tim pemeliharaan dan mengoptimalkan pemantauan operasional pembangkit agar pasokan listrik berjalan tanpa hambatan.
Kejati NTB menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan PLN dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
"Kami mendukung penuh langkah PLN untuk menjaga stabilitas pasokan listrik dan akan terus memberikan pendampingan hukum agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar, tanpa gangguan dari sisi kelistrikan," ucap Ade Indrawan.
Kolaborasi antara PLN dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat memastikan kesiapan kelistrikan di Pulau Lombok selama Pilkada serentak, sehingga masyarakat dapat mengikuti proses demokrasi dengan aman dan nyaman.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan pasokan listrik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, dalam mendukung kelancaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
Peninjauan tersebut melibatkan PLN UIW NTB dan Tim Jaksa Kejati NTB, melihat dua unit mesin pembangkit dengan kapasitas beban maksimal, yaitu unit #1 dengan 23 MW dan unit #2 dengan 22 MW. Kedua mesin turbin ini beroperasi dengan beban penuh (full load), menunjukkan kesiapan operasional PLTU IPP Lombok Timur untuk mendukung kebutuhan listrik jelang Pilkada serentak.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB, Ade Indrawan, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada PT PLN (Persero) terkait kesiapan kelistrikan.
"Pelaksanaan peninjauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pasokan listrik di Pulau Lombok dalam menghadapi PILKADA serentak, sehingga kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa kendala berarti," katanya.
Ade juga menjelaskan bahwa kolaborasi antara PLN dan PT LED berjalan lancar. Hal ini menunjukkan komitmen kedua pihak untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah NTB dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat, termasuk Pilkada.
General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, mengapresiasi dukungan Kejati NTB dalam memastikan keandalan suplai listrik di Pulau Lombok, khususnya dalam persiapan PILKADA.
"Kolaborasi dengan Kejati NTB sangat penting bagi kami untuk memastikan kelancaran suplai listrik di wilayah ini, terutama saat momen penting seperti Pilkada yang membutuhkan keandalan sistem kelistrikan," katanya.
Ia menambahkan bahwa PLN UIW NTB berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas kelistrikan terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima.
Sudjarwo juga menjelaskan bahwa PLN telah menyiapkan infrastruktur pendukung di seluruh wilayah NTB untuk memastikan suplai listrik yang stabil dan aman.
Dalam kesiapan menghadapi Pilkada serentak, PLN telah menyiagakan tim pemeliharaan dan mengoptimalkan pemantauan operasional pembangkit agar pasokan listrik berjalan tanpa hambatan.
Kejati NTB menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan PLN dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
"Kami mendukung penuh langkah PLN untuk menjaga stabilitas pasokan listrik dan akan terus memberikan pendampingan hukum agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar, tanpa gangguan dari sisi kelistrikan," ucap Ade Indrawan.
Kolaborasi antara PLN dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat memastikan kesiapan kelistrikan di Pulau Lombok selama Pilkada serentak, sehingga masyarakat dapat mengikuti proses demokrasi dengan aman dan nyaman.