Istanbul (ANTARA) - Presiden Ilham Aliyev dari Azerbaijan, selaku tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB COP29, mendesak negara-negara maju bekas penjajah di masa lalu untuk membantu negara-negara kepulauan kecil menangani dampak perubahan iklim.
"saya menyeru kepada semua negara maju, khususnya yang memiliki masa lalu sebagai penjajah, untuk memberikan bantuan finansial dan teknis yang nyata untuk mendukung negara-negara kepulauan kecil supaya mereka dapat melindungi negeri mereka dari dampak perubahan iklim," kata Aliyev dalam KTT Pemimpin Negara-Negara Pulau Kecil Berkembang terkait Perubahan Iklim dalam rangka COP29 di Baku, Rabu.
Aliyev mengatakan, menjadi tuan rumah COP29 membuat jalinan Azerbaijan dengan negara-negara kepulauan kecil berkembang semakin erat.
Ia menambahkan, Azerbaijan telah memperlihatkan "dukungan nyata" bagi negara-negara tersebut dengan menyalurkan bantuan kepada sejumlah negara-negara rentan untuk menangani dampak bencana.
Selama empat tahun kepemimpinan Azerbaijan dalam Gerakan Non-Blok, ucap Aliyev, negara tersebut juga telah memberikan bantuan keuangan dan kemanusiaan kepada lebih dari 80 negara.
Sementara itu, Presiden Azerbaijan menyoroti keterkaitan antara neokolonialisme dengan perubahan iklim, seraya menyebut teritori seberang laut (overseas territories) Prancis dan Belanda di Laut Karibia dan Samudra Pasifik sebagai wilayah yang paling terdampak perubahan iklim.
"Kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan menyusutnya keberagaman hayati menimbulkan ancaman yang genting di kawasan-kawasan tersebut. Namun, suara mereka seringkali dibungkam dengan brutal oleh pemerintah pusat," kata Aliyev.
Ia lantas menyebut bahwa proses dekolonisasi kawasan Polinesia Prancis dan Kaledonia Baru di Samudra Pasifik belum selesai meski oleh PBB, daerah tersebut masih diakui sebagai "kawasan tanpa pemerintahan sendiri" (non-self-governing territory).
Baca juga: ARUKI serukan hadirnya undang-undang keadilan iklim
"Antara tahun 1966 hingga 1996, kawasan Polinesia Prancis menderita penurunan kualitas lingkungan yang parah karena 193 uji coba nuklir yang dilakukan Prancis di sana. (Ini menunjukkan) Prancis bertanggung jawab terhadap kontaminasi dan radiasi pada tanah dan air yang parah," ucap Presiden Aliyev.
"Jika kita tambah dengan 17 uji coba nuklir oleh Prancis saat masih menduduki Algeria, kita bisa lihat bagaimana kerusakan yang dilakukan negara tersebut terhadap ekosistem di planet ini," tambahnya.
Baca juga: NTB terapkan sistem pertanian tangguh cegah krisis pangan
Aliyev kemudian menyoroti kerusuhan di daerah seberang laut Prancis, termasuk kejadian di Kaledonia Baru yang menewaskan 13 orang, telah menunjukkan "kemunafikan politik" Parlemen Eropa dan Majelis Parlemen Dewan Eropa karena tidak mengecam respons keras Prancis.
Ia juga menyinggung ucapan pejabat tinggi Uni Eropa Josep Borrell pada Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Eropa adalah "taman" sementara bagian dunia lainnya adalah "hutan".
"Jika kami adalah 'hutan', maka menjauhlah dari kami dan jangan ikut campur urusan kami," kata Presiden Azerbaijan.
Sumber: Anadolu
"saya menyeru kepada semua negara maju, khususnya yang memiliki masa lalu sebagai penjajah, untuk memberikan bantuan finansial dan teknis yang nyata untuk mendukung negara-negara kepulauan kecil supaya mereka dapat melindungi negeri mereka dari dampak perubahan iklim," kata Aliyev dalam KTT Pemimpin Negara-Negara Pulau Kecil Berkembang terkait Perubahan Iklim dalam rangka COP29 di Baku, Rabu.
Aliyev mengatakan, menjadi tuan rumah COP29 membuat jalinan Azerbaijan dengan negara-negara kepulauan kecil berkembang semakin erat.
Ia menambahkan, Azerbaijan telah memperlihatkan "dukungan nyata" bagi negara-negara tersebut dengan menyalurkan bantuan kepada sejumlah negara-negara rentan untuk menangani dampak bencana.
Selama empat tahun kepemimpinan Azerbaijan dalam Gerakan Non-Blok, ucap Aliyev, negara tersebut juga telah memberikan bantuan keuangan dan kemanusiaan kepada lebih dari 80 negara.
Sementara itu, Presiden Azerbaijan menyoroti keterkaitan antara neokolonialisme dengan perubahan iklim, seraya menyebut teritori seberang laut (overseas territories) Prancis dan Belanda di Laut Karibia dan Samudra Pasifik sebagai wilayah yang paling terdampak perubahan iklim.
"Kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan menyusutnya keberagaman hayati menimbulkan ancaman yang genting di kawasan-kawasan tersebut. Namun, suara mereka seringkali dibungkam dengan brutal oleh pemerintah pusat," kata Aliyev.
Ia lantas menyebut bahwa proses dekolonisasi kawasan Polinesia Prancis dan Kaledonia Baru di Samudra Pasifik belum selesai meski oleh PBB, daerah tersebut masih diakui sebagai "kawasan tanpa pemerintahan sendiri" (non-self-governing territory).
Baca juga: ARUKI serukan hadirnya undang-undang keadilan iklim
"Antara tahun 1966 hingga 1996, kawasan Polinesia Prancis menderita penurunan kualitas lingkungan yang parah karena 193 uji coba nuklir yang dilakukan Prancis di sana. (Ini menunjukkan) Prancis bertanggung jawab terhadap kontaminasi dan radiasi pada tanah dan air yang parah," ucap Presiden Aliyev.
"Jika kita tambah dengan 17 uji coba nuklir oleh Prancis saat masih menduduki Algeria, kita bisa lihat bagaimana kerusakan yang dilakukan negara tersebut terhadap ekosistem di planet ini," tambahnya.
Baca juga: NTB terapkan sistem pertanian tangguh cegah krisis pangan
Aliyev kemudian menyoroti kerusuhan di daerah seberang laut Prancis, termasuk kejadian di Kaledonia Baru yang menewaskan 13 orang, telah menunjukkan "kemunafikan politik" Parlemen Eropa dan Majelis Parlemen Dewan Eropa karena tidak mengecam respons keras Prancis.
Ia juga menyinggung ucapan pejabat tinggi Uni Eropa Josep Borrell pada Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Eropa adalah "taman" sementara bagian dunia lainnya adalah "hutan".
"Jika kami adalah 'hutan', maka menjauhlah dari kami dan jangan ikut campur urusan kami," kata Presiden Azerbaijan.
Sumber: Anadolu