Jakarta (ANTARA) - Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO), menghadiri Sidang Dewan IMO ke-133 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO, London, Inggris pada 18-22 November 2024.
Sidang Dewan IMO ke-133 ini dipimpin oleh Victor Jimenez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda Strategi, Perencanaan dan Reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Konsolidasi Teks Konvensi-Konvensi IMO, Lembaga Pelatihan Maritim Global, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), Peningkatan Global Integrated Shipping Information System (GISIS), Hubungan Eksternal, Laporan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) yang telah berlangsung serta agenda strategis lainnya.
“Indonesia menyampaikan apresiasi kepada World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) yang memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Indonesia melanjutkan studi di WMU dan IMLI guna meningkatkan kapasitas dalam bidang pengelolaan pelabuhan dan perkapalan serta hukum maritim internasional,” kata Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan (Deops) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Laksda TNI R Eko Suyatno dalam keterangan, di Jakarta, Jumat.
Dia yang bertindak selaku juru bicara Delegasi Republik Indonesia mengatakan bahwa partisipasi Indonesia pada sidang ini menunjukkan peran aktifnya sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025.
Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada dokumen C 133/3/5 khususnya mengenai Proxy Voting atau pendelegasian wewenang pemungutan suara kepada perwakilan atas nama pemegang suara asli, dengan Indonesia tidak menyetujui dilakukannya Proxy Voting.
Indonesia meyakini bahwa pemungutan suara secara proksi dapat melemahkan tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan penting.
Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap Proposal Sekretariat IMO dan merekomendasikan agar Dewan menyetujui penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko atau Management Policy dan Risk Appetite Statement, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja IMO dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Indonesia.
Adapun Risk Management merupakan isu yang menjadi ruang lingkup audit terhadap kinerja IMO. Hal ini dapat dikaitkan dengan status BPK RI yang saat ini menjadi External Auditor dari IMO, sehingga cukup penting bagi Indonesia untuk menyatakan persetujuannya terhadap agenda ini.
Kemudian terkait agenda budget dan finance menjadi kesempatan Indonesia untuk menyampaikan intervensi mengenai perluasan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk mendapat manfaat dari program-program yang direncanakan dalam bentuk Technical Cooperation atau Kerjasama Teknis, terutama di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil akibat sejumlah krisis di beberapa wilayah.
Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat IMO atas laporan komprehensif mengenai Skema Audit Negara Anggota IMO atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) dan fleksibilitas dalam penjadwalan ulang audit tertentu, termasuk di Indonesia, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025.
Baca juga: IMO tetapkan Nusa Penida Bali dan Gili Matra NTB sebagai kawasan laut sensitif
Selanjutnya, terkait dengan isu konflik di Laut Merah dan Laut Hitam yang berdampak terhadap kapal-kapal yang berlayar melalui wilayah tersebut, Indonesia menyuarakan pendapat yang sama dari delegasi lain yang telah menyerukan penyelesaian apa pun, khususnya terhadap konflik yang masih terjadi di Laut Merah dan Laut Hitam saat ini.
Baca juga: IMO menyetujui penetapan Pulau Nusa Penida Bali dan Gili Matra sebagai PSSA
Selain mengikuti jalannya persidangan, Indonesia juga melaksanakan beberapa agenda di sela-sela sidang, antara lain pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan dengan Malaysia, pertemuan dengan Australia, pertemuan dengan Glofouling Partnership Project, serta menjadi sponsor Coffee Break.
Adapun Delegasi Indonesia yang menghadiri Sidang terdiri dari beberapa perwakilan, antara lain dari Kementerian Perhubungan, KBRI London, Basarnas, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Pelindo Jasa Maritim, PT. Pertamina International Shipping, dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri.