Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyasar 1,7 juta orang terdiri dari anak-anak hingga ibu hamil untuk dimasukkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan jumlah mereka yang disasar dalam Program MBG ini sedang didata oleh pemerintah daerah.
"Jadi sudah ada gambaran progresif dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama pengawalan TNI, kami bertukar informasi untuk memastikan program ini dilaksanakan daerah sudah siap," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ia mengakui dalam menyukseskan program ini semua hal yang terkait menjadi pembahasan antara pemerintah daerah bersama pihak terkait, terutama bagaimana pola yang harus dilakukan, selanjutnya ketersediaan pangan, target sekolah, penyusunan, peta jalan sekolah, sehingga semua bisa ikut terlibat membantu dalam kegiatan tersebut.
"Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan lain-lain kami ajak dan libatkan karena program ini kaitan erat dengan vitamin, protein dan lainnya," uja Gita Ariadi.
Baca juga: NTB tunggu juklak juknis makan gizi gratis
Namun di sisi lain, kata Sekda, program ini diharapkan juga tidak sampai memicu naik-nya harga komoditi sehingga berpengaruh terhadap inflasi. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi, insentifikasi produk yang dihasilkan sehingga (inflasi) tidak terjadi.
"Makanya perlu ada penyiapan komoditas yang cukup dan pengamanan distribusi," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTB Aidy Furqan mengakui dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jumlah siswa yang tercatat di NTB sebanyak 1,2 juta siswa. Belum termasuk balita, ibu hamil, dan santri-santri di pondok pesantren.
"Data dari Korem itu ada 1,7 juta. Ini yang sedang kami data, makanya kami sedang membuat peta zona untuk distribusi kabupaten/kota. Mungkin mirip polanya dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) biar sinkron," ucapnya.
Baca juga: Legislator: Program MBG buka peluang pengusaha lokal di NTB
Untuk polanya seperti apa, ungkap Aidy Furqan, ada untuk sarapan dan ada makan siang. Misalkan, PAUD, TK, dan SD sarapan. Kemudian SMP dan SLTA/SMK/MA makan siang.
"Terkait kapan program ini bisa berjalan kami siap. Karena saat ini kami (daerah) masih menunggu juklak juknis, setelah itu kita jalan," katanya.
Baca juga: Senator NTB harapkan program makan bergizi gratis tekan produk impor
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan jumlah mereka yang disasar dalam Program MBG ini sedang didata oleh pemerintah daerah.
"Jadi sudah ada gambaran progresif dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama pengawalan TNI, kami bertukar informasi untuk memastikan program ini dilaksanakan daerah sudah siap," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ia mengakui dalam menyukseskan program ini semua hal yang terkait menjadi pembahasan antara pemerintah daerah bersama pihak terkait, terutama bagaimana pola yang harus dilakukan, selanjutnya ketersediaan pangan, target sekolah, penyusunan, peta jalan sekolah, sehingga semua bisa ikut terlibat membantu dalam kegiatan tersebut.
"Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan lain-lain kami ajak dan libatkan karena program ini kaitan erat dengan vitamin, protein dan lainnya," uja Gita Ariadi.
Baca juga: NTB tunggu juklak juknis makan gizi gratis
Namun di sisi lain, kata Sekda, program ini diharapkan juga tidak sampai memicu naik-nya harga komoditi sehingga berpengaruh terhadap inflasi. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi, insentifikasi produk yang dihasilkan sehingga (inflasi) tidak terjadi.
"Makanya perlu ada penyiapan komoditas yang cukup dan pengamanan distribusi," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTB Aidy Furqan mengakui dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jumlah siswa yang tercatat di NTB sebanyak 1,2 juta siswa. Belum termasuk balita, ibu hamil, dan santri-santri di pondok pesantren.
"Data dari Korem itu ada 1,7 juta. Ini yang sedang kami data, makanya kami sedang membuat peta zona untuk distribusi kabupaten/kota. Mungkin mirip polanya dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) biar sinkron," ucapnya.
Baca juga: Legislator: Program MBG buka peluang pengusaha lokal di NTB
Untuk polanya seperti apa, ungkap Aidy Furqan, ada untuk sarapan dan ada makan siang. Misalkan, PAUD, TK, dan SD sarapan. Kemudian SMP dan SLTA/SMK/MA makan siang.
"Terkait kapan program ini bisa berjalan kami siap. Karena saat ini kami (daerah) masih menunggu juklak juknis, setelah itu kita jalan," katanya.
Baca juga: Senator NTB harapkan program makan bergizi gratis tekan produk impor