Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengharapkan pemerintah mengambil keputusan terkait dengan nasib ribuan pencari kerja yang dinyatakan tidak lolos seleksi penerimaan CPNS 2024, termasuk anak-anak dari wilayah Papua.
Untuk itu, dia mengharapkan Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama masa depan generasi muda.
"Mengenai nasib ribuan anak yang tidak lolos penerimaan CPNS 2024, Presiden RI Prabowo harus secepatnya mengambil keputusan. Ini momentum tepat Presiden Prabowo sebagai negarawan dengan keberpihakannya pada rakyat, yaitu anak muda pencari kerja," kata Paul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, sangat mudah bagi seorang Presiden untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi, jumlah CPNS yang tidak lolos seleksi hanya 71.386 orang. Hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya 275 juta jiwa.
Paul yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay/Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya itu mengaku cukup prihatin sebab pencari kerja yang tidak lolos CPNS 2024 sampai saat ini terkatung-katung.
Baca juga: Jadwal SKD CPNS 2024 lengkap
"Mereka ini sudah mengadukan nasibnya ke Komisi II DPR, DPD, MPR, BKN, dan Kementerian PANRB, tetapi tidak juga mendapatkan jawaban dan hasil yang signifikan. Padahal, mereka ini anak-anak bangsa dan generasi muda yang harus mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak pada masa depan," ucap Paul.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Pejuang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024 Iman Yusuf juga mengharapkan Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo mendengar aspirasi mereka, yakni dengan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi kosong.
Baca juga: Kemenkum sediakan layanan pelaporan kecurangan seleksi CPNS
"Kami memiliki data bahwa masih banyak formasi kosong. Harapannya Kementerian PANRB dapat menerapkan kembali kebijakan pengisian formasi kosong melalui sistem optimalisasi perangkingan dengan nilai kumulatif terendah seperti yang pernah dilakukan pada CPNS tahun 2018," ujarnya.