Mataram (ANTARA) - Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengagendakan pemeriksaan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany terkait kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 pada Dinas Koperasi dan UMKM NTB.
Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polresta Mataram Inspektur Polisi Satu (Iptu) I Komang Wilandra di Mataram, Jumat, mengatakan agenda pemeriksaan itu berkaitan dengan kebutuhan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN).
"Jadi, yang memeriksa nanti badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Kami hanya mendampingi saja," kata Iptu Wilandra.
Baca juga: Polisi agendakan pemeriksaan eks Wabup Sumbawa usai Pilkada 2024
Dia mengatakan pemeriksaan diagendakan pada Minggu (22/12). Pemeriksaan akan berlangsung di Pulau Sumbawa.
"Sesuai surat yang kami layangkan, pemeriksaan nanti di Sumbawa," ujarnya.
BPKP Perwakilan NTB tercatat menerbitkan surat tugas audit pada 3 Juli 2024. Penerbitan surat tersebut merupakan tindak lanjut hasil gelar perkara penyidik kepolisian bersama BPKP.
Baca juga: Polisi periksa pelaku UMKM terkait korupsi masker COVID-19 di Sumbawa
Dalam proses audit, BPKP NTB memeriksa kembali seluruh saksi di tahap penyidikan polisi, mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB, pelaku UMKM yang jumlah sedikitnya 100 kelompok, dan Dewi Noviany yang diduga turut terlibat dalam pengadaan saat menduduki jabatan Kepala Bagian (Kasubag) Tata Usaha (TU) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.
Dalam jabatan tersebut, Dewi Noviany diduga sebagai pemberi modal sejumlah UMKM dalam proyek pengadaan masker COVID-19 tersebut.
Proyek pengadaan masker COVID-19 yang diduga bermasalah ini berjalan pada tahun 2020. Pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp12,3 miliar.
Baca juga: Polres Mataram dan BPKP NTB periksa secara maraton penyedia masker COVID-19
Dana tersebut berasal dari hasil kebijakan refocusing anggaran pada masa pandemi. Pekerjaan proyek berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB.
Polresta Mataram melaksanakan penyelidikan sejak awal Januari 2023, kemudian peningkatan status penanganan ke tahap penyidikan berlangsung pada medio September 2023.
Baca juga: Polisi pastikan penyidikan korupsi masker COVID-19 di NTB berjalan