Mataram (ANTARA) - DPRD Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kepada Dinas Pertanian setempat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengecer pupuk, agar harga pupuk bersubsidi dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET).
"Maraknya permasalahan harga pupuk tinggi dan langka, hasil jajak pendapat yang dilakukan HKTI se Indonesia, 60 persen permasalahan pupuk disebabkan ulah oknum pengecer," kata anggota DPRD Lombok Timur H Muallani di Lombok Timur, Selasa.
Ia mengatakan persoalan klasik terkait pupuk yang selalu dikeluhkan petani itu, perlu menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Lombok Timur untuk melakukan pengawasan ketat terhadap para pengecer nakal.
"Bila perlu pemerintah membuka lowongan bagi masyarakat yang mau menjadi pengecer, sehingga keberadaan pengecer perlu di evaluasi," katanya.
Baca juga: Biar tepat sasaran, Penyaluran pupuk di Lombok Timur diawasi aparat keamanan
"Mari dibuka lebar lebar bagi masyarakat untuk menjadi pengecer, makin banyak pengecer petani makin mudah mendapatkan pupuk," katanya.
Muallani juga tak menampik, terkait informasi harga pupuk yang dijual melebihi dari HET yang terjadi di Lombok Timur.
"Memang benar apa yang ditulis di media kalau harga pupuk mahal melebihi HET, dan langka, sehingga meminta pemerintah turun lapangan melakukan pengecekan," katanya.
Baca juga: Lombok Tengah dapat tambahan pupuk bersubsidi
Bahkan, dirinya menemukan ada pengecer menjual pupuk bersubsidi di atas HET, capai Rp600 ribu per kwintal di Lombok Timur.
"Kalau pupuk non bersubsidi tidak masalah mau dijual berapa, tetapi ini pupuk bersubsidi. Tetapi kalau pengecer tidak peduli yang di jual itu bersubsidi atau non subsidi yang penting mereka untung," katanya.
Baca juga: Tim gabungan awasi penyaluran pupuk bersubsidi di Lombok Tengah
Kalau pengecer yang amanah, tidak akan menjual pupuk bersubsidi milik petani yang ada di RDKK mereka, karena tidak semua petani membutuhkan pupuk serentak, sehingga dirinya tidak menyalahkan masyarakat mengeluhkan terkait tingginya harga pupuk..
"Karena keterpaksaan petani membeli, karena kebutuhan tanamannya, hal inilah yang mesti diawasi," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah menyebar distributor ke setiap kecamatan dan desa, sebagai salah satu langkah memotong mata rantai masalah pupuk ini.
"Penyaluran pupuk jangan langsung ke pengecer, tetapi ke kelompok tani," katanya.
Baca juga: Data petani di Lombok Tengah diperbaiki guna maksimalkan distribusi pupuk