Lombok Utara (ANTARA) - Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar menghadiri Musyawarah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Paer Daya di Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga, Kamis (28/2).
Kegiatan musyawarah daerah tersebut diikuti 110 peserta, terdiri atas 22 komunitas masyarakat adat di antaranya Perempuan Aman, Pemuda Aman, Pengurus Harian AMAN Daerah Paer Daya.
Dalam sambutannya, Najmul mengucapkan terima kasih kepada AMAN selaku organisasi besar masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lombok Utara, yang telah berkontribusi bagi daerah.
Menurut dia, beberapa keberhasilan dari AMANDA Paer Daya, di antaranya membentuk MKD dan Gendu Rasa.
"Mungkin di seluruh kabupaten hanya Lombok Utara yang mempunyai ruang khusus untuk masyarakat adat dalam melakukan penyusunan program yang diusulkan kepada pemerintah. Sama juga dengan MKD, hanya baru Lombok Utara yang memiliki MKD. Dengan demikian, tak semua masalah dan persoalan harus kita serahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui MKD," kata Najmul.
Sementara itu, Badan Pengurus Harian AMAN Wilayah NTB Lalu Prima Wira Putra merasa tersanjung, ternyata AMANDA Paer Daya dapat membentuk lembaga Majelis Krama Desa (MKD) dan ruang musyawarah masyarakat melalui Gendu Rasa.
Lebih lanjut, ia mengatakan, daerah Lombok lainnya atau daerah lain di NTB, memang belum ada. Pihaknya berharap kepada Bupati Lombok Utara untuk menindaklanjuti dan merekomendasikan hasil Renstra AMANDA Paer Daya yang dilaksanakan sebagai referensi program dan kegiatan kabupaten. (*)
Kegiatan musyawarah daerah tersebut diikuti 110 peserta, terdiri atas 22 komunitas masyarakat adat di antaranya Perempuan Aman, Pemuda Aman, Pengurus Harian AMAN Daerah Paer Daya.
Dalam sambutannya, Najmul mengucapkan terima kasih kepada AMAN selaku organisasi besar masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lombok Utara, yang telah berkontribusi bagi daerah.
Menurut dia, beberapa keberhasilan dari AMANDA Paer Daya, di antaranya membentuk MKD dan Gendu Rasa.
"Mungkin di seluruh kabupaten hanya Lombok Utara yang mempunyai ruang khusus untuk masyarakat adat dalam melakukan penyusunan program yang diusulkan kepada pemerintah. Sama juga dengan MKD, hanya baru Lombok Utara yang memiliki MKD. Dengan demikian, tak semua masalah dan persoalan harus kita serahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui MKD," kata Najmul.
Sementara itu, Badan Pengurus Harian AMAN Wilayah NTB Lalu Prima Wira Putra merasa tersanjung, ternyata AMANDA Paer Daya dapat membentuk lembaga Majelis Krama Desa (MKD) dan ruang musyawarah masyarakat melalui Gendu Rasa.
Lebih lanjut, ia mengatakan, daerah Lombok lainnya atau daerah lain di NTB, memang belum ada. Pihaknya berharap kepada Bupati Lombok Utara untuk menindaklanjuti dan merekomendasikan hasil Renstra AMANDA Paer Daya yang dilaksanakan sebagai referensi program dan kegiatan kabupaten. (*)