Lombok Tengah (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) HM Nursiah memastikan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang telah diusulkan kepada pemerintah pusat tetap memenuhi syarat meskipun status tanah masuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
"Kami telah menyiapkan lahan pengganti, sehingga tanah pembangunan SR itu tidak ada masalah," kata HM Nursiah di Lombok Tengah, Kamis.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan lahan 10 hektare di Kecamatan Pringgarata untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang dicanangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
"Lokasi pembangunan SR itu tetap dipusatkan di Kecamatan Pringgarata, agar siswa yang belajar disana dengan suasana baru dan nyaman," katanya.
Baca juga: Lombok Tengah kirim dokumen pembangunan Sekolah Rakyat ke Kemensos
Ia mengatakan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim, memang ada catatan, karena lokasi itu merupakan lahan kawasan pertanian berkelanjutan. Namun pemerintah daerah telah menyiapkan pengganti dari lahan cadangan, sehingga produksi pangan di Lombok Tengah tetap dipertahankan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
"Kami telah menyiapkan lahan pengganti 50 hektare, sehingga fungsi lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah itu tetap diganti," katanya.
Pemerintah daerah telah mengirim dokumen pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
"Kami masih menunggu informasi dari pemerintah pusat, untuk lahan tidak ada kendala," katanya.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah dukung pembangunan SR
Ia mengatakan program pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh realisasi program tersebut," katanya.
"Kami telah menyampaikan dokumen pendukung pembangunan sekolah tersebut kepada Kementerian Sosial," katanya.
Dari sisi infrastruktur dasar, lahan yang disiapkan telah memiliki akses terhadap air bersih dan listrik. Namun demikian, Wabup mencatat bahwa akses jalan menuju lokasi pembangunan masih perlu ditingkatkan.
Tak hanya soal infrastruktur, Pemkab juga memastikan bahwa warga sekitar lokasi mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat.
“Sampai saat ini belum ada kendala dari masyarakat. Mereka justru mendukung dan menunggu realisasi pembangunan ini,” katanya.
Baca juga: Lombok Tengah siapkan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini, lanjutnya, tidak akan membebani keuangan daerah karena sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang memberikan layanan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Selain pendidikan, siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya secara gratis, dengan prioritas penerimaan bagi warga sekitar lokasi sekolah," katanya.