Lombok Tengah (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Bali dan Nusa Tenggara mendukung penuh kelancaran arus logistik ajang MotoGP Indonesia, yang akan digelar di Sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 3-5 Oktober 2025.
"Kelancaran arus barang menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi faktor penentu terselenggaranya ajang balap kelas dunia ini tepat waktu dan tanpa hambatan," kata Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Bali-Nusra R Fadjar Donnny Tjahjadi di Mataram, NTB, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi secara intensif bersama MGPA untuk melakukan tata kelola logistik MotoGP Mandalika menjelang digelar Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 3-5 Oktober 2025.
"Ini untuk memastikan setiap barang yang masuk sesuai ketentuan dan tepat waktu, sehingga tidak mengganggu jalannya persiapan maupun hari penyelenggaraan MotoGP," katanya.
Baca juga: Sebanyak 121 ribu tiket disiapkan di ajang MotoGP Indonesia 2025
Ia mengatakan MotoGP adalah ajang internasional yang memerlukan tata kelola logistik sempurna, memastikan masuk dan keluarnya logistik secara tepat, detil dan tepat waktu.
"Kami di Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Bali, NTB dan NTT selaku pimpinan yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram (KPPBC TMP C Mataram) di NTB siap berkoordinasi dengan MGPA untuk menyukseskan persiapan MotoGP Mandalika terkait dengan persiapan kedatangan logistik, agar 'event' ini berjalan dengan lancar dan sukses,” katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Iwan Kurniawan menekankan pentingnya memperkuat standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan oleh MGPA, khususnya terkait aktivitas pelaku usaha yang berada di dalam area sirkuit.
Baca juga: Basarnas siapkan dua helikopter mendukung kesuksesan MotoGP 2025
Menurut dia, SOP internal yang jelas akan menjadi landasan penting dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di kawasan yang menjadi magnet pariwisata dan olahraga itu.
“Agar diperkuat SOP di internal MGPA terkait dengan pelaku usaha lainnya yang berada di dalam area sirkuit,” jelas Iwan Kurniawan.
"Dari sisi pengawasan terhadap pergerakan barang juga perlu menjadi perhatian serius," katanya.
Ia mengatakan setiap barang yang masuk ke area sirkuit harus dipastikan keluar dalam jumlah yang sama.
Hal ini untuk mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian data logistik yang dapat merugikan pihak penyelenggara maupun negara.
“Barang masuk harus sama dengan barang yang keluar,” tegas Catur.
Baca juga: Pembalap MotoGP dijadwalkan kunjungi sekolah di Lombok Tengah
Direktur Utama MGPA Priandi Satria mengatakan, pihaknya sebagai pengelola kawasan sirkuit Mandalika menyambut baik arahan tersebut.
“Kawasan Sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi arena balap motor kelas dunia, tetapi juga ruang bagi berbagai aktivitas usaha, mulai dari penyediaan logistik hingga layanan pendukung 'event' internasional," katanya .
Oleh karena itu, keberadaan SOP internal yang lebih kuat dinilai akan memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah, termasuk Bea Cukai.
"Tanpa proses pemeriksaan dan pengawasan yang cepat dan akurat yang akan dilakukan Bea Cukai, logistik utama dari Dorna Sports maupun kebutuhan teknis lainnya bisa terhambat," katanya.
Baca juga: Hotel di NTB diimbau tak pasang harga tinggi jelang MotoGP 2025
Baca juga: Merawat marwah Mandalika melalui panggung MotoGP
Baca juga: Tajuk: MotoGP Mandalika 2025: Saatnya NTB berbenah di luar lintasan