Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan koperasi penambang rakyat menjadi momentum penting dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjawab aspirasi masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia mencontohkan unjuk rasa para penambang rakyat timah di Bangka Belitung yang menuntut percepatan pembentukan koperasi sebagai wadah resmi bagi mereka dalam menjalankan kegiatan penambangan secara legal dan berkeadilan.
"Kemarin di Bangka Belitung, kemarin ada unjuk rasa penambang-penambang rakyat timah itu mereka menuntut keadilan. Mereka minta disegerakan dibentuk koperasi penambang timah rakyat. Nah ini juga satu kesempatan," katanya dalam Pengukuhan Struktur Badan Pengelola Pusat Informasi Perkoperasian (BP-PIP) Dekopin masa bakti 2025-2030 di Jakarta, Rabu (8/10) malam.
Ia mengatakan hal itu kepada Ketua Dewan Penasehat Dekopin sekaligus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjunta dan juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi serta tamu undangan lainnya yang turut hadir dalam pengukuhan tersebut.
Menurut dia, desakan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa semangat berkoperasi kini kembali hidup di berbagai daerah, menjadikan koperasi sebagai harapan baru masyarakat untuk memiliki badan usaha yang mandiri dan sah.
"Jadi ini udah mulai banyak di daerah-daerah. Masyarakat melihat bahwa gaung koperasi ini menjadi semacam harapan baru dari masyarakat mereka bisa punya badan usaha," ujar Ferry.
Ferry mengatakan semangat itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar kekuatan ekonomi kecil dapat bersatu melalui wadah koperasi guna menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berakar dari rakyat.
Baca juga: Koperasi dapat kelola tambang dan mineral 2.500 ha
"Sebenarnya sesuai dengan semangat Pak Presiden. Presiden ingin sebenarnya yang lidi, yang kecil-kecil ini bersatu di bawah koperasi," katanya.
Ferry mengaku optimistis pada tahun-tahun mendatang, kegiatan koperasi seperti Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) maupun Pusat Informasi Perkoperasian (PIP) akan berkembang lebih besar dan menjadi pusat kekuatan ekonomi rakyat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mendukung agar izin usaha pertambangan (IUP) dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Baca juga: Menkop mendorong BP-PIP Dekopin menjadi motor kebangkitan koperasi nasional
Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi kisruh penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia berharap kasus itu dapat segera diselesaikan dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik masyarakat penambang maupun perusahaan.
"Kami mendukung jika penambang timah di Bangka Belitung bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih dan IUP timah dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih sehingga masyarakat memiliki legalitas untuk mengelola tambang," kata Ferry.
Para penambang timah di Bangka Belitung sebelumnya mengusulkan agar izin usaha pertambangan PT Timah dialihkan pengelolaannya kepada masyarakat desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang telah tersebar di seluruh wilayah tersebut.