Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Hasnayati mengatakan, pencairan dana bantuan jaminan hidup bagi korban gempa bumi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sudah menjadi masalah nasional karena kondisi yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota yang terdampak.
"Masalah belum dicairkannya jadup (jaminan hidup) hingga saat ini bukan hanya di Mataram, melainkan terjadi di kabupaten/kota yang terdampak juga, dan ini sudah menjadi masalah nasional," katanya kepada wartawan di Mataram, Selasa.
Namun demikian, untuk proses administrasi dan persyaratan pencairan jaminan hidup sejak awal Kota Mataram sangat responsif, bahkan beberapa kali melakukan konsultasi langsung ke Jakarta untuk mempercepat pencairan.
Akan tetapi, sekitar 7.000 orang yang sudah diusulkan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan jaminan hidup pada akhir tahun lalu, hingga saat ini belum ada kabar dan tindak lanjut dari pemerintah.
"Tidak hanya kita di kota yang mempertanyakan, pak gubernur, bahkan seringkali mempertanyakan hal ini ke pemerintah. Gubernur sangat memperhatikan masalah ini," katanya.
Menurutnya, setiap kali ada pertanyaan terkait pencairan jadup, selalu diberikan jawaban yang sama yakni tunggu dan data masih diproses.
"Jadi kita tunggu saja, dan para korban gempa bumi kami harapkan juga bersabar sebab masalah ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat" katanya.
Kemungkinan, lanjutnya, belum dicairkannya jadup karena pemerintah masih menunggu anggaran, sebab informasi dalam rapat koordinasi (rakor) terakhir disebutkan korban gempa bumi tidak hanya akan mendapatkan jadup selama tiga bulan melainkan 6 bulan.
"Artinya, satu jiwa akan mendapatkan jadup sebesar 10 ribu per hari selama enam bulan, tidak lagi tiga bulan seperti rencana awal," katanya. (*)
"Masalah belum dicairkannya jadup (jaminan hidup) hingga saat ini bukan hanya di Mataram, melainkan terjadi di kabupaten/kota yang terdampak juga, dan ini sudah menjadi masalah nasional," katanya kepada wartawan di Mataram, Selasa.
Namun demikian, untuk proses administrasi dan persyaratan pencairan jaminan hidup sejak awal Kota Mataram sangat responsif, bahkan beberapa kali melakukan konsultasi langsung ke Jakarta untuk mempercepat pencairan.
Akan tetapi, sekitar 7.000 orang yang sudah diusulkan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan jaminan hidup pada akhir tahun lalu, hingga saat ini belum ada kabar dan tindak lanjut dari pemerintah.
"Tidak hanya kita di kota yang mempertanyakan, pak gubernur, bahkan seringkali mempertanyakan hal ini ke pemerintah. Gubernur sangat memperhatikan masalah ini," katanya.
Menurutnya, setiap kali ada pertanyaan terkait pencairan jadup, selalu diberikan jawaban yang sama yakni tunggu dan data masih diproses.
"Jadi kita tunggu saja, dan para korban gempa bumi kami harapkan juga bersabar sebab masalah ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat" katanya.
Kemungkinan, lanjutnya, belum dicairkannya jadup karena pemerintah masih menunggu anggaran, sebab informasi dalam rapat koordinasi (rakor) terakhir disebutkan korban gempa bumi tidak hanya akan mendapatkan jadup selama tiga bulan melainkan 6 bulan.
"Artinya, satu jiwa akan mendapatkan jadup sebesar 10 ribu per hari selama enam bulan, tidak lagi tiga bulan seperti rencana awal," katanya. (*)