Gresik (ANTARA) - Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama menegaskan pentingnya penguatan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) saat melakukan kunjungan kerja ke SDN 13 Gresik, Selasa.
Ia menyebut inklusivitas pendidikan merupakan tujuan bersama, sementara pemenuhan hak-hak ABK adalah kewajiban negara.
Menurut senator asal Jawa Timur itu, persoalan utama pendidikan inklusi di Indonesia berkaitan dengan ketimpangan dukungan anggaran. Pemerintah menerapkan skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbeda antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi, padahal sekolah inklusi menjalankan dua layanan sekaligus, yakni pendidikan reguler dan pendidikan khusus.
“Di SDN 13 Gresik, wilayah dengan sekitar 4.000 jiwa, terdapat banyak anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan inklusi. Namun sekolah hanya dapat menerima lima siswa baru ABK setiap tahun,” ujarnya.
Baca juga: Serahkan bantuan PIP, Senator Lia Istifhama disambut hangat para siswa SD Bustanul Huda Surabaya
Lia menyebut keterbatasan anggaran menjadi faktor pembatas penerimaan siswa, sehingga berdampak pada minimnya pilihan bagi orang tua. Sekolah inklusi di Gresik masih terbatas sehingga sebagian warga kesulitan mencari rujukan pendidikan yang sesuai.
Persoalan lain yang muncul adalah penempatan sekolah inklusi yang belum berbasis kecamatan, melainkan masih terbatas pada wilayah tertentu. Kondisi ini membuat banyak orang tua harus menempuh jarak hingga 15 kilometer untuk mengantar anak mereka ke sekolah rujukan.
“Bayangkan jika orang tua berasal dari keluarga kurang mampu, atau jika seorang ibu harus membonceng anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tubuh besar atau obesitas. Risiko keselamatannya sangat tinggi,” kata Lia, keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu.
Wakil rakyat yang dinobatkan sebagai Legislator Terpopuler dan Paling Disukai di Jatim versi ARCI 2025 itu menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Baca juga: Senator Lia Istifhama nilai Prabowo berhasil angkat posisi Indonesia di dunia
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen, memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sekolah inklusi melalui penambahan dan penyesuaian anggaran BOS.
Menurut dia, sekolah inklusi membutuhkan alokasi dana tambahan sebagai konsekuensi layanan ganda yang diberikan, sekaligus pengembangan sekolah inklusi berbasis kecamatan agar akses masyarakat lebih merata.
“Sekolah inklusi harus tumbuh dengan baik. Mereka sudah memberikan pelayanan luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kini negara perlu hadir lebih kuat untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi,” ujarnya.
Baca juga: Senator Lia Istifhama raih penghargaan Mustika Selendang Emas 2025