Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memperkenalkan gagasan Green Democracy atau Demokrasi Hijau, yang menekankan bahwasanya kebijakan energi tidak boleh hanya didikte oleh mekanisme pasar, tetapi juga menghadirkan keadilan.
“Saya menawarkan konsep Green Democracy, sebuah pandangan bahwa kebijakan energi harus menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi daerah,” ujar Sultan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Guna menghadirkan keseimbangan, Sultan menyampaikan bahwa DPD RI mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional dengan skema blended finance. Menurut dia, Indonesia membutuhkan insentif fiskal khusus agar investor di sektor bioenergi memiliki bantalan risiko atau risk cushion yang cukup saat masuk ke wilayah yang infrastrukturnya belum mapan.
Baca juga: Aditya Ardin jadi Ketua PAN Kabupaten Bima periode 2025-2030
“Transisi energi hanya akan berhasil jika daerah penghasil biomassa menikmati nilai tambahnya secara langsung,” kata Sultan.
Terkait dengan transisi energi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Jay Aryaputra Singgih menyampaikan bioenergi adalah jawaban paling konkret bagi Indonesia untuk melakukan transisi energi.
Baca juga: Anggota DPDserahkan bantuan untuk korban banjir Sumut
“Karena bahan bakunya tumbuh di tanah kita sendiri, namun kita harus memastikan bahwa transisi ini inklusif,” ucapnya.
Inklusif yang ia maksud adalah tidak ada masyarakat yang tertinggal dan sekadar menjadi penonton. Masyarakat daerah, kata dia, harus menjadi pemain utama dalam transisi energi. Selain itu, Jay juga menyoroti konsep trilema energi yang menuntut keseimbangan yang presisi, yakni keamanan pasokan atau energy security, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.
“Hari ini kita berada di titik krusial di mana kita harus menyeimbangkan tiga hal tersebut,” kata dia.
