Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong percepatan integrasi Satu Data Indonesia untuk memperkuat perencanaan pembangunan dan penguatan ekonomi desa melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Mewujudkan Satu Data Indonesia adalah fondasi kebijakan pembangunan yang lebih presisi, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan integrasi tersebut diperkuat melalui Rencana Induk Data Prioritas 2025–2029 yang memuat ribuan data strategis untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti.
“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum INKUD Portasius Nggedi dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT Bukit Asam, CEO PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, Direktur Utama PT Pindad, serta Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).
MoU tersebut meliputi kerja sama pengembangan ketenagalistrikan dan digitalisasi ekonomi desa antara INKUD dan PLN, hilirisasi produk batu bara berbasis koperasi dengan Bukit Asam, serta penguatan usaha pangan, distribusi, dan perdagangan bersama PTPN IV.
Selain itu, kerja sama dengan PT Pindad mencakup pengembangan teknologi alat pertanian dan penguatan rantai pasok, sedangkan kemitraan dengan ISPI dan Pinsar berfokus pada peningkatan kapasitas sektor peternakan rakyat berbasis koperasi.
Baca juga: Kemenkop dan PWI sinergi mewujudkan kebangkitan koperasi
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin koperasi desa menjadi pusat produksi, distribusi, dan industri di wilayahnya,” ucap Ferry.
Ia menjelaskan pembangunan fisik koperasi desa terus berjalan melalui inventarisasi lahan, pembangunan gudang dan gerai, serta penyediaan sarana pendukung distribusi.
“Dengan dukungan data terintegrasi, tahapan operasional koperasi desa akan lebih cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Baca juga: Kemenkop memulai pelatihan pendamping perkuat Kopdes Merah Putih
Sementara itu, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito menegaskan bahwa arsip dan data merupakan dasar pengambilan kebijakan negara.
“Arsip bukan hanya memori, tetapi instrumen pembangunan dan pertahanan nasional,” ujar Mego.
Selain penandatanganan MoU, Forum tersebut juga menampilkan pameran peta jalan pembangunan nasional 1960–1969 sebagai penguatan pemahaman sejarah perencanaan pembangunan terintegrasi.