Mataram (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat memperketat pengecekan kelaikan jalan atau "ramp check" bus angkutan umum pada momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Kepala BPTD Kelas II NTB, Endi Suprasetio yang ditemui di Terminal Mandalika, Kota Mataram, Selasa, menyampaikan bahwa pihaknya menggiatkan "ramp check" ini sesuai arahan langsung Menteri Perhubungan RI.
"Sesuai dengan arahan pimpinan di pusat, kita diminta melakukan 'ramp check', khususnya untuk bus-bus angkutan umum, dan itu sudah mulai kita laksanakan setiap hari," katanya.
Dia menambahkan bahwa giat "ramp check" ini tidak hanya berjalan di Terminal Mandalika yang kini masuk dalam persiapan klasifikasi menuju tipe A.
"Tidak di sini saja (Terminal Mandalika), tapi juga di terminal penumpang yang ada di Sumbawa dan yang ada di bawah wilayah kami, itu semua kita lakukan pemeriksaan," ujarnya.
Baca juga: 1.908 personel gabungan amankan perayaan Nataru di NTB
Endi menegaskan bahwa "ramp check" ini menjadi salah satu syarat sebelum bus angkutan umum tersebut mengangkut penumpang menuju daerah tujuan.
"Jadi, setiap ada keberangkatan, diperiksa oleh staf kami yang ada di terminal, bus-bus yang datang mau berangkat lagi, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi armadanya laik jalan, baik secara administrasi maupun secara teknis," ucap dia.
Selain kelaikan angkutan, pihaknya juga menaruh atensi terhadap kondisi kesehatan dari sopir. Dengan dukungan pemerintah, pengecekan kesehatan juga dilaksanakan secara intensif sebelum pemberangkatan armada.
"Pemeriksaan kesehatan ini kami berkomunikasi dengan rekan-rekan dinas kesehatan, dari mereka yang juga membantu kami melakukan pemeriksaan," katanya.
Baca juga: Penumpang Bandara Lombok libur Nataru diprediksi meningkat
Lebih lanjut, BPTD Kelas II NTB mencatat ada 165 bus angkutan umum dari 16 perusahaan otobus yang beroperasi pada momentum libur Nataru tahun ini.
Endi menjelaskan bahwa 165 bus angkutan umum tersebut terdiri dari layanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
"Jumlah 165 itu campur AKDP dan AKAP, tetapi yang dominan AKDP, karena pelayanan antar pulau Lombok dengan Sumbawa ini memang intensitasnya cukup tinggi," ujar dia.
Baca juga: Momentum Nataru, PLN resmikan SPKLU Center pertama di NTB
Baca juga: Stok beras di NTB aman, 167,64 juta kilogram tersimpan di gudang Bulog