Mataram (ANTARA) - Fenomena imigran ilegal yang masuk, singgah, atau menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai jalur transit mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola perbatasan di negara kepulauan.
Mobilitas manusia lintas negara yang kian dinamis di era globalisasi berkelindan dengan celah pengawasan, keterbatasan layanan migrasi legal, serta keberadaan jaringan penyelundupan manusia yang terorganisir.
NTB memiliki posisi geografis strategis di jalur laut Nusantara. Kondisi ini menjadikannya rawan dimanfaatkan sebagai koridor tidak resmi bagi migran nonprosedural yang hendak menuju negara tujuan, terutama Australia.
Kasus pengamanan imigran ilegal asal Afghanistan, Afrika, hingga Asia Selatan yang terjadi dari tahun ke tahun menegaskan bahwa persoalan ini bukan insidental, melainkan pola yang berulang.
Ada beberapa faktor utama yang mendorong NTB masuk dalam peta migrasi ilegal. Tekanan ekonomi di negara asal migran mendorong mobilitas berisiko tinggi, termasuk menempuh jalur tanpa dokumen. Situasi ini diperparah oleh keberadaan sindikat penyelundupan manusia yang memanfaatkan keterbatasan pengawasan di wilayah perairan.
Selain itu, akses informasi dan layanan migrasi legal yang belum merata, baik bagi warga asing maupun warga Indonesia sendiri, membuka ruang bagi praktik nonprosedural.
Dampaknya tidak sederhana. Dari sisi kedaulatan, keberadaan imigran ilegal menimbulkan tantangan pengawasan dan potensi gangguan keamanan. Dari sisi kemanusiaan, migran nonprosedural berada dalam posisi sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi.
Negara berada pada persimpangan antara kewajiban menjaga batas wilayah dan tanggung jawab melindungi martabat manusia.
Masalah ini juga menguji kapasitas pelayanan publik. Penanganan imigran ilegal menuntut koordinasi lintas sektor yang solid, mulai dari imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, hingga instansi ketenagakerjaan. Tanpa integrasi data dan respons cepat, penanganan akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.
Pendekatan kebijakan yang semata-mata represif tidak memadai. Penguatan pengawasan perbatasan perlu berjalan seiring dengan pencegahan berbasis edukasi.
Masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan kantong pekerja migran, harus mendapatkan informasi yang memadai tentang jalur migrasi legal dan risiko migrasi ilegal.
Pengalaman menunjukkan bahwa ketika prosedur legal mudah diakses, transparan, dan terjangkau, kecenderungan memilih jalur ilegal dapat ditekan.
Penegakan hukum tetap menjadi pilar utama, khususnya terhadap sindikat penyelundupan manusia. Namun, penindakan harus dibedakan secara tegas antara pelaku kejahatan dan migran yang menjadi korban.
Pendekatan humanis yang berpijak pada prinsip hak asasi manusia akan memperkuat legitimasi negara dalam mengelola isu ini.
Ke depan, kerja sama regional dan lintas negara menjadi keniscayaan. NTB tidak berdiri sendiri dalam arus migrasi global.
Sinergi pengawasan, pertukaran data, dan keselarasan kebijakan dengan daerah lain serta negara tetangga penting untuk menutup celah yang dimanfaatkan jaringan ilegal.
Fenomena imigran ilegal di NTB sejatinya adalah cermin tantangan global yang hadir di ruang lokal. Dengan kebijakan yang terintegrasi, tegas, dan berkeadilan, NTB dapat berperan bukan sekadar sebagai wilayah lintasan, tetapi sebagai bagian dari sistem nasional yang menjaga kedaulatan sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Tajuk ini menegaskan bahwa menjaga batas negara tidak harus mengorbankan martabat manusia, dan melindungi manusia tidak berarti melemahkan kedaulatan.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Misri dan ujian keadilan di Gili Trawangan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menakar diplomasi NTB di panggung global
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Sukardi dan taruhan masa depan Unram
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Demosi dan ujian birokrasi NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - MXGP Samota berujung dua tersangka, Tata kelola NTB diuji
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mukena Lombok Barat dalam jerat tata kelola anggaran
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB menguji mesin birokrasi
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Karapan Kerbau di persimpangan zaman
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Isyarat alam di NTB 2026
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Pupuk bersubsidi di NTB pada titik uji
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB -Kapal pesiar di NTB dan ujian nilai tambah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ujian kemandirian PAD NTB