Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan penghubung Bung Hatta Gegutu-Gunung Sari Lombok Barat (Lobar).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan H Mahmuddin Tura di Mataram, Rabu, mengatakan, lahan yang masuk menjadi bagian wilayah Mataram yang akan dibebaskan sekitar satu kilometer ke arah utara.
"Sisanya sekitar 3 kilometer menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pembebasan," katanya.
Program pembangunan jalan penghubung itu menjadi program yang sangat mendesak untuk dilaksanakan, sebagai jalur alternatif guna memecah kepadatan lalulintas di Jalan Dr Wahidin Rembiga yang terjadi hampir setiap saat sehingga menjadi salah satu program prioritas tahun 2020.
Kemacetan arus lalu lintas pada pagi, siang dan sore di persimpangan Rembiga terjadi karena jalan tersebut menjadi satu-satunya akses pintu masuk warga Lombok Barat dari arah Gunung Sari menuju Kota Mataram.
Ia mengatakan, untuk mempercepat pembangunan jalan penghubung tersebut pemerintah kota sudah melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Lombok Barat yang memberikan respon positif.
"Prinsipnya Lombok Barat sangat mendukung rencana ini, tetapi kembali lagi masalah anggaran untuk pembebasan lahan," katanya.
Oleh karena itu, dalam hal ini dukungan pemerintah provinsi sangat diharapkan agar jalan penghubung bisa terealisasi sesuai dengan rencana pemerintah kota dan Lombok Barat.
Akan tetapi, lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram ini, apabila belum ada dukungan dari pemerintah provinsi dan alokasi pembebasan lahan dari Lombok Barat, Kota Mataram akan memulai sendiri.
"Kita bisa saja melakukan pembebasan lahan lebih dahulu dan membangun jalan hanya sampai wilayah perbatasan, tapi yang kami khawatirkan spekulasi harga tanah semakin tinggi," ujarnya.
Menurutnya, apabila kegiatan pembebasan tanah hanya dilakukan pemerintah kota sepanjang satu kilometer, diyakini harga tanah di wilayah perbatasan untuk pembangunan jalan penghubung akan naik signifikan.
"Oleh karena itu, untuk proses pembebasan tanah ini sebaiknya kita lakukan bersama agar harga tidak terlalu tinggi," katanya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan H Mahmuddin Tura di Mataram, Rabu, mengatakan, lahan yang masuk menjadi bagian wilayah Mataram yang akan dibebaskan sekitar satu kilometer ke arah utara.
"Sisanya sekitar 3 kilometer menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pembebasan," katanya.
Program pembangunan jalan penghubung itu menjadi program yang sangat mendesak untuk dilaksanakan, sebagai jalur alternatif guna memecah kepadatan lalulintas di Jalan Dr Wahidin Rembiga yang terjadi hampir setiap saat sehingga menjadi salah satu program prioritas tahun 2020.
Kemacetan arus lalu lintas pada pagi, siang dan sore di persimpangan Rembiga terjadi karena jalan tersebut menjadi satu-satunya akses pintu masuk warga Lombok Barat dari arah Gunung Sari menuju Kota Mataram.
Ia mengatakan, untuk mempercepat pembangunan jalan penghubung tersebut pemerintah kota sudah melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Lombok Barat yang memberikan respon positif.
"Prinsipnya Lombok Barat sangat mendukung rencana ini, tetapi kembali lagi masalah anggaran untuk pembebasan lahan," katanya.
Oleh karena itu, dalam hal ini dukungan pemerintah provinsi sangat diharapkan agar jalan penghubung bisa terealisasi sesuai dengan rencana pemerintah kota dan Lombok Barat.
Akan tetapi, lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram ini, apabila belum ada dukungan dari pemerintah provinsi dan alokasi pembebasan lahan dari Lombok Barat, Kota Mataram akan memulai sendiri.
"Kita bisa saja melakukan pembebasan lahan lebih dahulu dan membangun jalan hanya sampai wilayah perbatasan, tapi yang kami khawatirkan spekulasi harga tanah semakin tinggi," ujarnya.
Menurutnya, apabila kegiatan pembebasan tanah hanya dilakukan pemerintah kota sepanjang satu kilometer, diyakini harga tanah di wilayah perbatasan untuk pembangunan jalan penghubung akan naik signifikan.
"Oleh karena itu, untuk proses pembebasan tanah ini sebaiknya kita lakukan bersama agar harga tidak terlalu tinggi," katanya.