Mataram (ANTARA) - Langit Dompu masih gelap ketika jamaah mulai memenuhi saf Masjid Agung Baiturrahman. Udara Subuh terasa dingin dan hening. Di barisan depan, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal berdiri sejajar dengan warga, menutup rangkaian Safari Ramadhan dengan shalat berjamaah.
Tak ada panggung megah. Tak ada protokol berlebihan. Hanya sajadah yang terhampar, doa yang lirih, dan percakapan ringan selepas salam.
Subuh selalu menyimpan makna. Ia adalah awal yang sunyi, jeda hening sebelum hiruk-pikuk siang mengambil alih. Dalam keheningan itulah kekuasaan diuji, bukan oleh tepuk tangan, bukan oleh seremoni, tetapi oleh jarak antara ucapan dan laku.
Di situlah Safari Ramadhan menemukan makna simboliknya, yakni pemimpin turun dari ruang rapat ke ruang ibadah, dari meja kebijakan ke lantai masjid. Namun pertanyaannya, sejauh mana safari ini benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik, bukan sekadar rutinitas tahunan?
Ramadhan 1447 Hijriah di NTB menghadirkan pola yang menarik. Gubernur dan Wakil Gubernur, para bupati dan wali kota, bergerak hampir bersamaan. Ada yang memulai dari pasar, ada yang dari desa miskin ekstrem, ada pula yang merangkai dengan operasi pasar murah. Agenda religius berpadu dengan agenda ekonomi dan sosial.
Dalam lanskap itu, Safari Ramadhan bukan hanya peristiwa spiritual. Ia menjadi panggung evaluasi kepemimpinan daerah.
Merajut empati
Beberapa hari sebelum penutupan di Dompu, Gubernur Iqbal blusukan ke pasar tradisional di Lombok Utara. Harga cabai masih bertengger di kisaran Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram. Di Mataram bahkan sempat menembus Rp170 ribu sebelum turun kembali. Fluktuasi harga bahan pokok menjadi isu klasik setiap Ramadhan.
Respons pemerintah provinsi cukup terukur. Sidak dilakukan, pasar murah digelar, distribusi diperkuat. Di Kota Bima, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri meninjau Pasar Amahami dan memastikan stok aman.
Beras medium di angka Rp13.500 per kilogram, daging ayam sekitar Rp50 ribu per kilogram, bawang merah Rp35 ribu per kilogram. Pemerintah berupaya menjaga agar kenaikan tetap dalam batas wajar.
Di Kota Mataram, Wali Kota Mohan Roliskana merangkai safari dengan operasi pasar murah. Selisih harga Rp1.000 hingga Rp5.000 per komoditas memang terlihat kecil, tetapi bagi keluarga berpenghasilan rendah, itu berarti ruang bernapas.
Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan yang lebih konkret dibanding sekadar tausiyah. Safari menjadi pintu masuk intervensi kebijakan. Pemerintah hadir tidak hanya membawa pesan moral, tetapi juga beras SPHP seharga Rp11.600 per kilogram dan Minyakita Rp15.500 per liter.
Namun stabilitas harga hanyalah satu sisi. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa intervensi tidak bersifat reaktif semata. Rantai distribusi cabai yang berputar dari Lombok Tengah ke Lombok Timur lalu kembali lagi menunjukkan masih panjangnya mata rantai niaga. Tanpa pembenahan sistemik, pasar murah akan selalu menjadi “pemadam kebakaran”.
Di sinilah safari seharusnya menjadi ruang konsolidasi kebijakan lintas daerah. Forum silaturahmi bisa ditingkatkan menjadi forum sinkronisasi distribusi pangan, sehingga solusi tidak berhenti pada operasi sesaat.
Desa berdaya
Safari Ramadhan tahun ini juga menyentuh isu yang lebih mendasar: kemiskinan ekstrem dan kemandirian desa. Di Desa Saneo, Dompu, Wagub meninjau Program Desa Berdaya yang menyasar 31 kepala keluarga miskin ekstrem. Skema intervensi dua tahun dengan pendekatan tematik dan transformatif menjadi model yang patut dicermati.
Bantuan sosial, rumah layak huni, jaminan kesehatan, hingga peningkatan kapasitas kerja menjadi bagian dari paket intervensi. Program ini mencoba keluar dari pola bantuan karitatif menuju pemberdayaan berkelanjutan.
Langkah serupa terlihat di Lombok Tengah. Bupati Lalu Pathul Bahri menguatkan Koperasi Desa Merah Putih dengan dukungan armada operasional. Pesannya tegas bahwa koperasi tidak boleh membeli gabah di bawah harga yang ditetapkan. Uang harus berputar di desa.
Data menunjukkan Lombok Tengah memiliki sekitar 50 ribu hektare lahan basah dilindungi, menjadikannya daerah surplus pangan dan penyangga nasional. Jika koperasi benar-benar dikelola profesional, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek ekonomi.
Di Lombok Timur, yang berpenduduk hampir 1,5 juta jiwa dari total 5,7 juta penduduk NTB, gubernur menyebutnya sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Dengan luas daratan 1.605 kilometer persegi dan potensi pertanian serta perikanan, wilayah ini bisa menjadi motor penggerak. Infrastruktur jalan yang mulai diperbaiki setelah 11 tahun terbengkalai menjadi fondasi penting.
Menariknya, safari kali ini juga menyentuh isu pendidikan dan pelayanan publik. Rencana Sekolah Rakyat untuk keluarga kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa di Lombok Tengah, hingga kampung nelayan di Lombok Timur menunjukkan adanya benang merah antara ibadah dan pembangunan manusia.
Namun konsistensi menjadi kata kunci. Program Desa Berdaya membutuhkan data akurat dan pengawasan ketat. Koperasi desa memerlukan manajemen transparan. Tanpa itu, safari hanya menjadi seremoni penyerahan bantuan.
Reformasi pelayanan
Secara historis, Safari Ramadhan sering dipersepsikan sebagai agenda silaturahmi. Tahun ini, pola mulai berubah. Di Mataram, seluruh pimpinan OPD turun bersama dalam satu tim. Tidak ada lagi pembagian kelompok terpisah. Ini memberi pesan kuat tentang kolektivitas birokrasi.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Kehadiran serentak memotong jarak antara kepala daerah dan perangkatnya dengan warga. Aspirasi tidak berhenti di notulen rapat, tetapi bisa langsung ditindaklanjuti.
Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan. Safari yang efektif bukan yang paling banyak titik kunjungan, melainkan yang paling jelas tindak lanjutnya.
Apakah setiap aspirasi terdokumentasi? Apakah ada sistem pemantauan pasca-safari? Apakah bantuan yang disalurkan berdampak pada indikator kemiskinan dan inflasi?
Sebagai bagian dari pelayanan publik, safari seharusnya terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan RPJMD. Ia bisa menjadi kanal verifikasi data lapangan. Bahkan dapat dijadikan mekanisme partisipatif untuk menguji efektivitas program.
Ramadhan mengajarkan empati, tetapi pemerintahan menuntut akuntabilitas. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Kepemimpinan yang religius harus sekaligus rasional dan berbasis data.
NTB saat ini menghadapi tantangan klasik daerah berkembang, yakni kemiskinan, fluktuasi harga, ketimpangan desa-kota, dan kualitas layanan publik.
Safari Ramadhan memberi momentum untuk merespons secara kolektif. Namun keberhasilan tidak diukur dari jumlah masjid yang dikunjungi, melainkan dari perubahan yang dirasakan warga beberapa bulan setelahnya.
Maka, ke depan, Safari Ramadhan bisa didesain lebih progresif. Setiap kunjungan dilengkapi rencana aksi singkat dengan target terukur. Setiap bantuan diikuti evaluasi dampak. Setiap dialog diterjemahkan menjadi kebijakan lintas sektor.
Sujud di penghujung safari pada akhirnya bukan hanya simbol ketundukan spiritual, tetapi pengingat akan amanah konstitusional. Pemerintah daerah bukan sekadar penyelenggara acara, melainkan pengemban mandat rakyat.
Ramadhan akan berlalu. Spanduk safari akan diturunkan. Tetapi ujian sesungguhnya justru dimulai setelah gema takbir mereda. Apakah empati yang dirajut selama sebulan mampu bertransformasi menjadi reformasi pelayanan publik yang berkelanjutan?
Di situlah Safari Ramadhan menemukan makna terdalamnya, bukan sebagai perjalanan seremonial, melainkan sebagai jalan sunyi memperbaiki tata kelola demi NTB yang lebih berdaya dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Safari Ramadhan di NTB: Antara empati dan akuntabilitas