Mataram (ANTARA) - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sejak lama diposisikan sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Di tengah semangat otonomi, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Tidak sedikit BUMD yang justru menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, ekspansi usaha yang tidak terarah, hingga tekanan keuangan yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik.

Gambaran tersebut juga terlihat di Nusa Tenggara Barat melalui perjalanan PT Gerbang NTB Emas atau GNE. Di tengah geliat pembangunan daerah yang terus tumbuh, kebutuhan sektor konstruksi meningkat, dan aktivitas ekonomi semakin dinamis, perusahaan ini justru tengah berjuang keluar dari beban masa lalu.

Sejak berdiri pada tahun 2006, GNE dibayangkan menjadi tangan ekonomi pemerintah yang mampu bergerak cepat, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi keuntungan bagi daerah.

Harapan itu bukan tanpa dasar. Banyak daerah di Indonesia mampu menjadikan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal, dari sektor energi hingga pangan. Namun, perjalanan GNE menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup.

Di balik angka-angka laporan keuangan, tersimpan cerita tentang keputusan yang kesannya terburu-buru, strategi yang melebar, hingga manusia-manusia di dalamnya yang harus menghadapi konsekuensi.

Kehilangan arah

Pada fase awal, GNE mencoba menjangkau banyak sektor sekaligus. Dari distribusi pangan, konstruksi, hingga penyediaan air bersih. Secara teori, diversifikasi ini terlihat menjanjikan. Pemerintah daerah memiliki instrumen untuk mengintervensi pasar di berbagai sektor strategis.

Namun dalam praktiknya, strategi multiusaha justru menjadi titik lemah. Ketika organisasi belum memiliki fondasi manajemen yang kuat, memperluas usaha sama dengan memperbesar risiko. Fokus perusahaan menjadi kabur. Energi manajerial terbagi. Keputusan bisnis kehilangan presisi.

Kondisi ini berujung pada masalah klasik. Kinerja keuangan menurun, efisiensi melemah, dan utang mulai menumpuk.

Data yang muncul memperlihatkan tekanan yang nyata. Utang pajak mencapai sekitar Rp5,4 miliar, kredit bermasalah sekitar Rp14 miliar, serta pinjaman berbasis agunan hingga menyentuh angka Rp24 miliar.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pegawai yang menunggu kepastian, ada kontraktor yang berharap pembayaran, dan ada kepercayaan publik yang perlahan terkikis. Di titik ini, persoalan GNE tidak lagi sekadar soal bisnis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan.

Ketika sebuah BUMD terguncang, dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan. Ia menjalar ke kehidupan banyak orang yang bergantung padanya.

Lebih jauh, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp8 miliar yang seharusnya menjadi dorongan ekspansi, justru terserap untuk menutup kewajiban lama. Ini menandakan posisi perusahaan yang defensif, bertahan hidup, bukan tumbuh.

Risiko bisnis dan akuntabilitas

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan.

Namun, di sinilah letak kompleksitasnya. Dalam dunia usaha, tidak semua kegagalan adalah pelanggaran hukum. Risiko bisnis adalah sesuatu yang melekat. Keputusan investasi bisa meleset, proyeksi bisa tidak tercapai.

Masalah muncul ketika batas antara risiko bisnis dan penyimpangan menjadi kabur. Dugaan adanya kerja sama yang bermasalah serta penggunaan penyertaan modal yang tidak optimal menjadi titik krusial yang harus diuji secara objektif.

Proses hukum yang berjalan membawa implikasi luas. Bagi perusahaan, ini bisa memperdalam krisis kepercayaan. Bagi pemerintah daerah, ini menjadi ujian komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Sementara bagi publik, ini adalah momen untuk menilai sejauh mana BUMD benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama.

Yang tidak kalah penting, proses ini juga menyentuh sisi manusia. Ada rasa cemas di internal perusahaan, ada kekhawatiran akan masa depan pekerjaan, dan ada tekanan psikologis yang tidak terlihat di permukaan.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang seimbang menjadi penting. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi juga mampu membedakan antara kesalahan administratif, kegagalan bisnis, dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Jalan panjang menuju sehat

Di tengah tekanan yang kompleks, restrukturisasi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan proses membangun ulang kepercayaan.

Perubahan manajemen menjadi langkah awal. Pergantian direksi dan komisaris bukan hanya simbol, tetapi penanda bahwa arah baru sedang dibangun. Namun pergantian orang tidak akan berarti tanpa perubahan sistem.

Langkah berikutnya adalah penajaman fokus bisnis. Dari yang sebelumnya multiusaha, fokus GNE kini diarahkan pada sektor konstruksi, khususnya produksi beton dan precast. Pilihan ini mencerminkan upaya kembali ke kompetensi inti.

Secara logis, langkah ini lebih realistis. NTB sedang giat membangun. Kebutuhan material konstruksi sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Namun, restrukturisasi tidak cukup berhenti pada fokus bisnis. Pembenahan keuangan menjadi kunci utama. Utang yang menumpuk harus diselesaikan dengan skema yang jelas. Pengelolaan risiko harus diperkuat. Setiap keputusan pembiayaan harus melalui perhitungan matang.

Yang sering luput adalah aspek budaya organisasi. Banyak BUMD gagal bukan hanya karena strategi, tetapi karena budaya kerja yang tidak adaptif. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi nilai yang hidup, bukan sekadar slogan

Dalam konteks ini, pemulihan kepercayaan publik menjadi tantangan terbesar. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan rencana, tetapi dengan hasil nyata. Proyek yang selesai tepat waktu, laporan keuangan yang transparan, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah akan menjadi ukuran utama.

Solusi yang dapat ditawarkan tidak harus rumit, tetapi harus konsisten. Pertama, memperkuat tata kelola dengan sistem pengawasan yang independen.

Kedua, memastikan rekrutmen manajemen berbasis kompetensi, bukan pertimbangan non-bisnis. Ketiga, membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan BUMD sebagai entitas bisnis, bukan sekadar alat kebijakan. Intervensi boleh dilakukan, tetapi harus dalam koridor profesional.

Kisah GNE adalah cermin dari banyak BUMD di Indonesia. Ia bukan sekadar cerita kegagalan, tetapi juga peluang untuk belajar. Bahwa membangun perusahaan daerah bukan hanya soal modal, tetapi tentang manusia, sistem, dan integritas.

Jika restrukturisasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, GNE masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi pengingat bahwa niat baik tanpa tata kelola yang kuat bisa berujung pada beban yang panjang.

Harapannya bisa dirumuskan secara sederhana;  GNE diharapkan akan benar-benar berubah, bukan sekadar berganti wajah tanpa arah yang baru.

 

COPYRIGHT © ANTARA 2026