Jakarta (ANTARA) - Sayap pemuda Partai Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI), mendukung penuh peran strategis Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam percepatan realisasi janji Presiden Prabowo Subianto kepada buruh yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BMI, Arnod Sihite, mengatakan realisasi tersebut dapat dicapai jika orkestrasi kebijakan diperkuat melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur yang dipimpin AHY.
“Di sinilah peran Menko Infrastruktur menjadi sangat strategis, bukan hanya sebagai koordinator, tetapi sebagai orkestrator yang menciptakan 'multiplier effect' dari setiap kebijakan,” kata Arnod dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Arnod yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan, janji Presiden untuk memotong komisi aplikator sebesar delapan persen adalah bentuk keberpihakan terhadap pekerja sektor informal.
Baca juga: Grup musik NDX AKA dan BMI rilis lagu 'Bantenge Metu Kandang'
“Ini bukan sekadar kebijakan tarif, tapi bagian dari efek ganda yakni ketika pendapatan pengemudi meningkat, daya beli naik dan ekonomi bergerak,” ujarnya.
Sementara perihal janji pembangunan satu juta rumah bagi buruh, katanya, adalah bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan stabilitas sosial-ekonomi pekerja. Ia menerangkan, skema cicilan hingga 40 tahun mampu memberikan kepastian hunian dan menekan beban hidup.
Baca juga: BMI Jakarta melakukan penggalangan dana untuk korban banjir di Bali dan NTT
Selain itu, Arnod juga menyoroti penguatan perlindungan pekerja, termasuk awak kapal perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO 188 dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2026 sebagai bagian dari kebijakan yang terintegrasi lintas sektor.
Menurutnya peran Menko Infrastruktur selaku koordinator kebijakan lintas kementerian menjadi kunci dalam keberlangsungan program - program tersebut.
Lebaran 2026
Lebih lanjut, Arnod juga menilai kelancaran arus mudik Lebaran 2026 sebagai keberhasilan orkestrasi lintas kementerian di bawah koordinasi Menko Infrastruktur.
Ia kemudian menarik benang merah antara pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan pekerja yang menurutnya berdampak langsung pada efisiensi biaya hidup.
“Ketika infrastruktur membaik, waktu tempuh berkurang, ongkos transportasi turun dan itu langsung meningkatkan kesejahteraan pekerja. Inilah efek ganda yang harus terus diperkuat,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Arnod menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan pekerja, bukan sekadar proyek fisik.
“Ke depan, penguatan peran Menko Infrastruktur sebagai orkestrator harus terus didorong agar efek ganda ini semakin luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat pekerja,” katanya.