Pemkot minta OPD pengelola PAD Mataram keluar dari zona nyaman

"Tujuannya, agar potensi retribusi yang ada dapat dimaksimalkan dan tidak terus menjadi titik lemah dalam struktur PAD,"

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta semua organisasi pengelola pendapatan asli daerah (PAD) harus keluar dari zona nyaman agar penerimaan PAD bisa lebih maksimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Kamis, mengatakan, OPD pengelola PAD didorong untuk mencari strategi baru, termasuk pembenahan sistem pengelolaan dan peningkatan pengawasan di lapangan.

"Tujuannya, agar potensi retribusi yang ada dapat dimaksimalkan dan tidak terus menjadi titik lemah dalam struktur PAD," katanya.

Hal tersebut disampaikan usai rapat evaluasi realisasi PAD tahun 2025 dan triwulan pertama tahun 2026. Dari hasil evaluasi tersebut tiga sektor utama PAD dari tiga OPD tercatat terus menunjukkan capaian yang belum menggembirakan dan bahkan kerap menjadi langganan "rapor merah" setiap tahun.

Ketiga OPD tersebut masing-masing retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, kemudian retribusi persampahan di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan retribusi pasar yang ditangani Dinas Perdagangan.

"Hingga kini, kontribusi dari sektor yang dikelola tiga OPD tersebut belum optimal dalam mendongkrak PAD melalui retribusi," katanya.

Berdasarkan data, untuk realisasi parkir tahun 2025 realisasi mencapai Rp10,2 miliar dari target Rp18,5 miliar. Realisasi itu, meningkat sekitar Rp800 juta dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp9,4 miliar.

Sementara untuk realisasi retribusi sampah yang dihimpun DLH tahun 2025 juga masih Rp6 miliar dari target Rp12 miliar, dan realisasi retribusi pasar tahun 2025 mencapai 76 persen dari target Rp7,5 miliar.

"Terhadap hal tersebut, kami berharap OPD pengelola PAD bisa berusaha lebih maksimal mencari potensi baru untuk mencapai target yang ditetapkan," katanya.

Kendati demikian, Sekda mengaku realisasi penerimaan daerah dari tiga sektor yang menjadi langganan tidak mencapai target antara lain karena target yang diberikan bertambah setiap tahunnya dan kenaikan target tidak dibarengi dengan kenaikan tarif karena pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat.

Dengan fakta itu, Pemerintah Kota Mataram tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja tiga OPD rapor merah karena tolok ukurnya dengan realisasi penerimaan di atas 50 persen walaupun menggunakan tarif lama.

"Jika kenaikan tarif sudah diberlakukan, kami optimistis tiga OPD bisa mencapai target yang ditetapkan," katanya.