Mataram (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menginstruksikan sejumlah sekolah yang berada di radius kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mataram untuk pulang lebih awal guna mengantisipasi aksi unjuk rasa pascapengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
"Beberapa sekolah yang berada di radius kantor KPU Kota Mataram adalah, SDN 5, SDN 7, SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 15 Mataram. Namun, yang memulangkan siswa lebih awal hanya SDN 5 Mataram," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Rabu.
SDN 5 Mataram diminta memulangkan siswanya lebih dahulu, katanya, karena sekolah ini berhadapan langsung dengan kantor KPU di Jalan Langko, sehingga untuk keamanan dan tidak menimbulkan pertanyaan dari anak, Disdik meminta pihak sekolah memulangkan siswa lebih awal.
Dari hasil pantauan wartawan, ratusan aparat TNI/Polri siaga di depan kantor KPU Mataram, sementara seribuan TNI/Polri lainnya melakukan gelar pasukan di Lapangan Sangkareang Mataram.
Aparat TNI/Polri tersebut menuju Lapangan Sangkareang dengan berjalan kaki dan menggunakan setengah dari badan jalan di Jalan Pejanggik dari persimpangan BI hingga ke Lapangan Sangkareang.
Kondisi itu tentunya menimbulkan kesan daerah kurang aman dan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kalangan, termasuk siswa. "Karena itu, dari pada menimbulkan pertanyaan-pertanyaan negatif dan rasa takut di kalangan siswa, lebih baik kita pulangkan," katanya.
Akan tetapi sampai pukul 11.30 WITA, belum pergerakan massa jadi selain SDN 5 Mataram, sekolah lainnya tetap melanjutkan proses belajar sampai pukul 12.00 WITA.
"Informasinya aksi unjuk rasa ditunda besok (Kamis-red), itulah penyebabnya tidak ada pergerakan massa sampai siang, namun untuk besok kami belum memutuskan untuk meliburkan sekolah yang ada di radius kantor KPU," katanya.
Meskipun sudah ada informasi, aksi unjuk rasa besar-besaran terhadap hasil rekapitulasi Pemilu 2019 akan dilaksanakan Kamis (23/5), tapi pihaknya tetap akan melihat kondisi riil besok sebelum memutuskan meliburkan siswa.
"Kita lihat saja besok, jika kondisinya memang darurat siswa yang ada di radius kantor KPU kita pulangkan lebih awal lagi," katanya.
Kebijakan itu diambil agar orang tua dan siswa tidak panik apalagi berdampak pada psikologis anak-anak apabila siswa diliburkan.
Oleh karena itu, tambahnya, pihak sekolah telah diminta untuk memberikan penjelasan kepada siswa apabila ada yang bertanya terhadap kondisi yang mereka lihat maka guru maupun kepala sekolah harus bisa menjelasakan bahwa ini bagian dari demokrasi.
"Jangan sampai ada tanggapan negatif yang bisa menimbulkan ketakutan terhadap anak-anak. Mari kita jaga psikologis anak," katanya lagi. ***3***
"Beberapa sekolah yang berada di radius kantor KPU Kota Mataram adalah, SDN 5, SDN 7, SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 15 Mataram. Namun, yang memulangkan siswa lebih awal hanya SDN 5 Mataram," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Rabu.
SDN 5 Mataram diminta memulangkan siswanya lebih dahulu, katanya, karena sekolah ini berhadapan langsung dengan kantor KPU di Jalan Langko, sehingga untuk keamanan dan tidak menimbulkan pertanyaan dari anak, Disdik meminta pihak sekolah memulangkan siswa lebih awal.
Dari hasil pantauan wartawan, ratusan aparat TNI/Polri siaga di depan kantor KPU Mataram, sementara seribuan TNI/Polri lainnya melakukan gelar pasukan di Lapangan Sangkareang Mataram.
Aparat TNI/Polri tersebut menuju Lapangan Sangkareang dengan berjalan kaki dan menggunakan setengah dari badan jalan di Jalan Pejanggik dari persimpangan BI hingga ke Lapangan Sangkareang.
Kondisi itu tentunya menimbulkan kesan daerah kurang aman dan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kalangan, termasuk siswa. "Karena itu, dari pada menimbulkan pertanyaan-pertanyaan negatif dan rasa takut di kalangan siswa, lebih baik kita pulangkan," katanya.
Akan tetapi sampai pukul 11.30 WITA, belum pergerakan massa jadi selain SDN 5 Mataram, sekolah lainnya tetap melanjutkan proses belajar sampai pukul 12.00 WITA.
"Informasinya aksi unjuk rasa ditunda besok (Kamis-red), itulah penyebabnya tidak ada pergerakan massa sampai siang, namun untuk besok kami belum memutuskan untuk meliburkan sekolah yang ada di radius kantor KPU," katanya.
Meskipun sudah ada informasi, aksi unjuk rasa besar-besaran terhadap hasil rekapitulasi Pemilu 2019 akan dilaksanakan Kamis (23/5), tapi pihaknya tetap akan melihat kondisi riil besok sebelum memutuskan meliburkan siswa.
"Kita lihat saja besok, jika kondisinya memang darurat siswa yang ada di radius kantor KPU kita pulangkan lebih awal lagi," katanya.
Kebijakan itu diambil agar orang tua dan siswa tidak panik apalagi berdampak pada psikologis anak-anak apabila siswa diliburkan.
Oleh karena itu, tambahnya, pihak sekolah telah diminta untuk memberikan penjelasan kepada siswa apabila ada yang bertanya terhadap kondisi yang mereka lihat maka guru maupun kepala sekolah harus bisa menjelasakan bahwa ini bagian dari demokrasi.
"Jangan sampai ada tanggapan negatif yang bisa menimbulkan ketakutan terhadap anak-anak. Mari kita jaga psikologis anak," katanya lagi. ***3***