Mataram (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah menambah kecepatan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi yang sudah ditentukan.
"Kami dari dunia usaha melihat bahwa perekonomian kita sudah menuju arah yang tepat, tinggal kecepatannya saja yang perlu ditambah, karena jika tidak maka kita akan tertinggal dari negara-negara lainnya," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa.
Rosan menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, yang menurut pihaknya saat ini lebih banyak mendengar masukan dari dunia usaha, sehingga kebijakan ini lebih tepat sasaran baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter mengingat ini bagaikan tangan kiri serta kanan dan kakinya merupakan kebijakan riil dan struktural. Ini semua harus terorganisasi secara baik karena tidak mungkin kaki bisa melangkah tapi tangannya diam.
Pelaku usaha selalu bersikap optimistis kendati sedang berada di tengah gejolak dinamika perang dagang ataupun kondisi sebaliknya.
Namun, pelaku usaha tidak menyukai kejutan atau hal mendadak karena semuanya harus terukur dan terstruktur. Dengan demikian mungkin itu salah satu yang boleh dianggap masih sedikit tertinggal di Indonesia.
"Kita semua sudah tahu, pemerintah sudah mengetahui masalah-masalah agar pertumbuhan ekonomi terus berkelanjutan, investasi apa yang perlu ditingkatkan, dan regulasi serta kebijakan apa yang perlu diperbaiki. Tetapi kita agak lambat dalam implementasinya, dan ini saya rasa menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua bagaimana melakukan implementasi ini secara bersama-sama dan itu memang tidak gampang," kata Rosan.
Sebelumnya Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menjabarkan bahwa aspek kecepatan merupakan salah satu tantangan terberat yang berkaitan dengan investasi di Indonesia.
Selain itu, inefisiensi dalam birokrasi yang berujung pada korupsi serta masalah konektivitas yang berkaitan dengan aspek infrastruktur sarana dan prasarana pendukung investasi yang belum memadai sampai saat ini menjadi faktor-faktor yang sering dikeluhkan oleh investor.
Sementara itu Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai birokrasi dan regulasi rumit menjadi permasalahan klasik yang selama ini menggerogoti daya saing Indonesia.
Dia menyoroti ada lima syarat untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia yakni deregulasi, debirokratisasi, peningkatan kualitas SDM, sinergi pusat dan daerah, dan melanjutkan infrastruktur.
"Kami dari dunia usaha melihat bahwa perekonomian kita sudah menuju arah yang tepat, tinggal kecepatannya saja yang perlu ditambah, karena jika tidak maka kita akan tertinggal dari negara-negara lainnya," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa.
Rosan menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, yang menurut pihaknya saat ini lebih banyak mendengar masukan dari dunia usaha, sehingga kebijakan ini lebih tepat sasaran baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter mengingat ini bagaikan tangan kiri serta kanan dan kakinya merupakan kebijakan riil dan struktural. Ini semua harus terorganisasi secara baik karena tidak mungkin kaki bisa melangkah tapi tangannya diam.
Pelaku usaha selalu bersikap optimistis kendati sedang berada di tengah gejolak dinamika perang dagang ataupun kondisi sebaliknya.
Namun, pelaku usaha tidak menyukai kejutan atau hal mendadak karena semuanya harus terukur dan terstruktur. Dengan demikian mungkin itu salah satu yang boleh dianggap masih sedikit tertinggal di Indonesia.
"Kita semua sudah tahu, pemerintah sudah mengetahui masalah-masalah agar pertumbuhan ekonomi terus berkelanjutan, investasi apa yang perlu ditingkatkan, dan regulasi serta kebijakan apa yang perlu diperbaiki. Tetapi kita agak lambat dalam implementasinya, dan ini saya rasa menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua bagaimana melakukan implementasi ini secara bersama-sama dan itu memang tidak gampang," kata Rosan.
Sebelumnya Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menjabarkan bahwa aspek kecepatan merupakan salah satu tantangan terberat yang berkaitan dengan investasi di Indonesia.
Selain itu, inefisiensi dalam birokrasi yang berujung pada korupsi serta masalah konektivitas yang berkaitan dengan aspek infrastruktur sarana dan prasarana pendukung investasi yang belum memadai sampai saat ini menjadi faktor-faktor yang sering dikeluhkan oleh investor.
Sementara itu Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai birokrasi dan regulasi rumit menjadi permasalahan klasik yang selama ini menggerogoti daya saing Indonesia.
Dia menyoroti ada lima syarat untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia yakni deregulasi, debirokratisasi, peningkatan kualitas SDM, sinergi pusat dan daerah, dan melanjutkan infrastruktur.