Mataram (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengharapkan terbentuknya pusat pendidikan dan pelatihan tingkat regional yang mewakili masing-masing wilayah, yakni Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur.
"Kami sudah dijanjikan satu lokasi di hibahkan, dengan luasnya cukup kita bisa bangun pusat diklat (pendidikan dan pelatihan) untuk regional, misalnya untuk wilayah timur bisa dibangun di Kaltara (Kalimantan Utara) tergantung nanti berapa luas lahan yang kita dapatkan," kata Penny kepada wartawan dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, Kamis.
Ia mengharapkan dengan lahan yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka balai pengawasan obat dan makanan dengan fasilitas lengkap akan segera dibangun.
"Berapa pun yang dibutuhkan anggaran disediakan pemerintah pusat karena lahan sudah disiapkan pemerintah daerah, nanti bertahap dibangun, ini adalah kepentingan nasional karena ini di perbatasan," tuturnya.
Penny mengatakan pusat tingkat regional itu juga bisa berupa laboratorium pengujian dengan fasilitas lengkap.
"Target laboratorium pengujian obat dan makanan kita membayangkan nanti akan dikonsepkan ada regional barat, tengah timur, bisa jadi tiga atau lima untuk laboratorium pengujian obat dan makanan yang terbaik (di seluruh Indonesia)," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya mendukung pembangunan Kalimantan Utara sebagai beranda Indonesia di utara yang berbatasan dengan Malaysia.
Menurut Penny, balai pengawasan obat dan makanan penting hadir di setiap provinsi termasuk Kalimantan Utara karena Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda dan memiliki wilayah perbatasan yang rawan jalan penyelundupan barang sehingga pengawasan obat dan makanan harus semakin intensif dilakukan.
"Badan POM (pengawasan obat dan makanan) tidak hanya membina pengawasan obat dan makanan di internal saja tapi juga seluruh Indonesia termasuk instansi lain seperti dari Dinas Kesehatan, ada pengawas farmasi dan makanan, jadi bukan hanya Badan POM saja tapi instansi terkait di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.
Di wilayah perbatasan, kerap terjadi penyelundupan dan perdagangan ilegal seperti untuk obat dan makanan, yang mana dikhawatirkan obat dan makanan tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya atau kadaluarsa.
"Kami sudah dijanjikan satu lokasi di hibahkan, dengan luasnya cukup kita bisa bangun pusat diklat (pendidikan dan pelatihan) untuk regional, misalnya untuk wilayah timur bisa dibangun di Kaltara (Kalimantan Utara) tergantung nanti berapa luas lahan yang kita dapatkan," kata Penny kepada wartawan dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, Kamis.
Ia mengharapkan dengan lahan yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka balai pengawasan obat dan makanan dengan fasilitas lengkap akan segera dibangun.
"Berapa pun yang dibutuhkan anggaran disediakan pemerintah pusat karena lahan sudah disiapkan pemerintah daerah, nanti bertahap dibangun, ini adalah kepentingan nasional karena ini di perbatasan," tuturnya.
Penny mengatakan pusat tingkat regional itu juga bisa berupa laboratorium pengujian dengan fasilitas lengkap.
"Target laboratorium pengujian obat dan makanan kita membayangkan nanti akan dikonsepkan ada regional barat, tengah timur, bisa jadi tiga atau lima untuk laboratorium pengujian obat dan makanan yang terbaik (di seluruh Indonesia)," ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya mendukung pembangunan Kalimantan Utara sebagai beranda Indonesia di utara yang berbatasan dengan Malaysia.
Menurut Penny, balai pengawasan obat dan makanan penting hadir di setiap provinsi termasuk Kalimantan Utara karena Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda dan memiliki wilayah perbatasan yang rawan jalan penyelundupan barang sehingga pengawasan obat dan makanan harus semakin intensif dilakukan.
"Badan POM (pengawasan obat dan makanan) tidak hanya membina pengawasan obat dan makanan di internal saja tapi juga seluruh Indonesia termasuk instansi lain seperti dari Dinas Kesehatan, ada pengawas farmasi dan makanan, jadi bukan hanya Badan POM saja tapi instansi terkait di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.
Di wilayah perbatasan, kerap terjadi penyelundupan dan perdagangan ilegal seperti untuk obat dan makanan, yang mana dikhawatirkan obat dan makanan tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya atau kadaluarsa.