Mataram (ANTARA) - Pemerintah Inggris menegaskan dukungannya terhadap integritas teritorial Indonesia dan mengakui Papua sebagai bagian NKRI, menyusul pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.
Melalui keterangan tertulis yang dirilis di situs resminya, Kamis, Kementerian Luar Negeri Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi mengenai Papua yang selama ini dipegang pemerintah Inggris.
“Keberadaan Benny Wenda di Inggris bukan berarti bahwa pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua dan penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Inggris,” demikian keterangan tersebut.
Dewan lokal secara politik bersifat independen dari pemerintah pusat Inggris sehingga pemberian penghargaan tersebut merupakan urusan Dewan Kota Oxford.
Pemerintah Inggris terus mendukung upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pejabat dari Kedutaan Besar Inggris juga melakukan kunjungan ke Papua secara rutin dan bertemu dengan berbagai unsur pemerintahan, LSM dan kelompok kepentingan.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengecam keras pemberian penghargaan Oxford Freedom of the City Award yang diberikan kepada Benny Wenda pada 17 Juli 2019.
Penghargaan tersebut dinilai diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai “juru kampanye damai untuk demokrasi” di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua.
Lebih lanjut, KBRI London menyatakan bahwa pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi kepada orang tersebut dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya.
Melalui keterangan tertulis yang dirilis di situs resminya, Kamis, Kementerian Luar Negeri Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi mengenai Papua yang selama ini dipegang pemerintah Inggris.
“Keberadaan Benny Wenda di Inggris bukan berarti bahwa pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua dan penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Inggris,” demikian keterangan tersebut.
Dewan lokal secara politik bersifat independen dari pemerintah pusat Inggris sehingga pemberian penghargaan tersebut merupakan urusan Dewan Kota Oxford.
Pemerintah Inggris terus mendukung upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pejabat dari Kedutaan Besar Inggris juga melakukan kunjungan ke Papua secara rutin dan bertemu dengan berbagai unsur pemerintahan, LSM dan kelompok kepentingan.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengecam keras pemberian penghargaan Oxford Freedom of the City Award yang diberikan kepada Benny Wenda pada 17 Juli 2019.
Penghargaan tersebut dinilai diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai “juru kampanye damai untuk demokrasi” di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua.
Lebih lanjut, KBRI London menyatakan bahwa pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi kepada orang tersebut dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya.