Mataram (ANTARA) - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mendukung rencana pemerintah merekrut rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
"Cara kita mengelola dan memimpin sistem pendidikan di Indonesia itu, kita harus terbuka terhadap pemikiran-pemikiran maupun praktik yang hasilnya baik," katanya usai menghadiri Dies Natalis Ke-38 Universitas PGRI Semarang di Semarang, Selasa.
Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari proses belajar yang membutuhkan waktu atau "long life learning".
Pada kesempatan sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi segera menindaklanjuti rencana Presiden Joko Widodo yang akan merekrut rektor asing di Indonesia mulai 2020.
Menristekdikti Profesor Mohamad Nasir dalam waktu dekat akan melakukan pemetaan terkait dengan berbagai peraturan yang mendukung maupun yang tidak mendukung rencana tersebut, termasuk melakukan penyederhanaan.
Selain itu, ia juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan terkait dengan anggaran perekrutan rektor dari luar negeri agar tidak mengganggu keuangan perguruan tinggi yang bersangkutan.
"Pendanaannya langsung dari pemerintah pusat supaya tidak mengganggu keuangan yang ada di perguruan tinggi itu sendiri," ujar dia saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang, Senin (22/7).
Salah satu latar belakang rencana perekrutan rektor dari luar negeri tersebut adalah jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai daya saing di tingkat internasional itu relatif sangat sedikit.
Dari 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, hanya tiga yang masuk daya saing dunia.
"Cara kita mengelola dan memimpin sistem pendidikan di Indonesia itu, kita harus terbuka terhadap pemikiran-pemikiran maupun praktik yang hasilnya baik," katanya usai menghadiri Dies Natalis Ke-38 Universitas PGRI Semarang di Semarang, Selasa.
Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian dari proses belajar yang membutuhkan waktu atau "long life learning".
Pada kesempatan sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi segera menindaklanjuti rencana Presiden Joko Widodo yang akan merekrut rektor asing di Indonesia mulai 2020.
Menristekdikti Profesor Mohamad Nasir dalam waktu dekat akan melakukan pemetaan terkait dengan berbagai peraturan yang mendukung maupun yang tidak mendukung rencana tersebut, termasuk melakukan penyederhanaan.
Selain itu, ia juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan terkait dengan anggaran perekrutan rektor dari luar negeri agar tidak mengganggu keuangan perguruan tinggi yang bersangkutan.
"Pendanaannya langsung dari pemerintah pusat supaya tidak mengganggu keuangan yang ada di perguruan tinggi itu sendiri," ujar dia saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang, Senin (22/7).
Salah satu latar belakang rencana perekrutan rektor dari luar negeri tersebut adalah jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai daya saing di tingkat internasional itu relatif sangat sedikit.
Dari 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, hanya tiga yang masuk daya saing dunia.