Mataram (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Barat meminta PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyiapkan infrastruktur untuk menunjang kelancaran penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di seluruh kabupaten/kota di NTB mulai September 2019.
"Kami meminta BRI selaku lembaga perbankan yang ditugaskan menjadi lembaga penampung dana BPNT agar sudah menyiapkan infrastrukturnya hingga ke pelosok desa," kata Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif Kantor Perwakilan BI NTB, Iwan Kurniawan, di Mataram, Rabu.
Menurut dia, infrastruktur yang memadai akan dapat membantu kelancaran penyaluran BPNT untuk warga kurang mampu yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Oleh sebab itu, BRI sebagai bank penyalur dituntut lebih proaktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan data dan kinerja agen penyalur sehingga tidak terjadi masalah yang menghambat hak warga.
Bank Indonesia, lanjut Iwan, ditugaskan untuk ikut mengawasi penyaluran BPNT di NTB, yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Bantuan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat tentang transaksi keuangan non-tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai yang dikampanyekan dalam beberapa tahun terakhir.
"Lembaga perbankkan juga harus siap menjawab berbagai keluhan keluarga penerima manfaat di NTB, khususnya terkait keterbatasan jumlah agen," katanya.
Kepala Dinas Sosial NTB, Hj Wismaningsih Drajadiah, juga berharap dukungan dari semua pihak dalam menyukseskan program BPNT yang mulai diberlakukan di seluruh kabupaten/kota mulai September 2019.
Menurut dia, penyaluran BPNT di beberapa kabupaten/kota yang menjadi percontohan masih menuai banyak masalah, mulai dari permasalahan data keluarga penerima manfaat, hingga belum memuaskannya pelayanan pihak bank yang ditugaskan sebagai agen penyalur.
"Makanya, kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak, ada Bulog, BRI, Bank Indonesia, dan seluruh dinas sosial dari 10 kabupaten/kota membahas kesiapan pelaksanaan program BPNT secara menyeluruh," katanya.
"Kami meminta BRI selaku lembaga perbankan yang ditugaskan menjadi lembaga penampung dana BPNT agar sudah menyiapkan infrastrukturnya hingga ke pelosok desa," kata Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif Kantor Perwakilan BI NTB, Iwan Kurniawan, di Mataram, Rabu.
Menurut dia, infrastruktur yang memadai akan dapat membantu kelancaran penyaluran BPNT untuk warga kurang mampu yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Oleh sebab itu, BRI sebagai bank penyalur dituntut lebih proaktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan data dan kinerja agen penyalur sehingga tidak terjadi masalah yang menghambat hak warga.
Bank Indonesia, lanjut Iwan, ditugaskan untuk ikut mengawasi penyaluran BPNT di NTB, yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Bantuan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat tentang transaksi keuangan non-tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai yang dikampanyekan dalam beberapa tahun terakhir.
"Lembaga perbankkan juga harus siap menjawab berbagai keluhan keluarga penerima manfaat di NTB, khususnya terkait keterbatasan jumlah agen," katanya.
Kepala Dinas Sosial NTB, Hj Wismaningsih Drajadiah, juga berharap dukungan dari semua pihak dalam menyukseskan program BPNT yang mulai diberlakukan di seluruh kabupaten/kota mulai September 2019.
Menurut dia, penyaluran BPNT di beberapa kabupaten/kota yang menjadi percontohan masih menuai banyak masalah, mulai dari permasalahan data keluarga penerima manfaat, hingga belum memuaskannya pelayanan pihak bank yang ditugaskan sebagai agen penyalur.
"Makanya, kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak, ada Bulog, BRI, Bank Indonesia, dan seluruh dinas sosial dari 10 kabupaten/kota membahas kesiapan pelaksanaan program BPNT secara menyeluruh," katanya.