Mataram (ANTARA) - Kalangan legislator menyambut positif rencana renovasi Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat yang dilontarkan Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal karena dinilai sudah tidak layak lagi.
Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB Hamdan Kasim di Mataram, Sabtu, mengatakan ada sejumlah fasilitas yang perlu dimunculkan sebagai bagian dalam program renovasi gedung dewan itu.
"Salah satunya adalah penyediaan fasilitas teknologi informasi atau IT yang memadai untuk mendukung kinerja dewan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan," ujarnya.
Selain itu, kata Hamdan, yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya pembangunan mimbar aspirasi rakyat sebagai tempat masyarakat menyalurkan aspirasi dan gagasan dalam rangka pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Saya apresiasi tinggi dan menyambut baik ide Pak Gubernur yang akan merenovasi gedung dewan. Kedua, gedung itu sudah sangat tidak layak sebagai gedung representasi rakyat. Ke depan saya menyarankan agar dibikin panggung atau space mimbar bebas untuk rakyat menyampaikan aspirasi," kata Hamdan.
Baca juga: Gubernur Iqbal janjikan renovasi Gedung DPRD NTB
Sementara itu Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM DPRD NTB, M Akri mengatakan, gubernur melontarkan gagasan perlunya renovasi gedung dewan setelah melihat ruang rapat paripurna yang saat ini sudah tidak layak lagi. Sebab ruang paripurna harus bisa menunjang aktivitas legislatif.
Namun demikian, politisi anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Lombok Tengah ini tak hanya melihat dari segi fisik gedung saja, akan tetapi dari segi anggaran untuk renovasi tersebut. Sebab di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar menjadi tantangan.
Memang diakui, jika dibandingkan dengan gedung-gedung dewan yang lain, gedung DPRD NTB jauh tertinggal dari segi sarana dan fasilitas, namun kondisi terkini seperti program efisiensi dan perlunya pembiayaan program yang prioritas harus menjadi perhatian.
"Gubernur saya lihat hanya mengusulkan atau ingin memberi warna bagi DPRD. Selama ada anggaran, tak masalah dilakukan renovasi. Jangan sampai merugikan untuk alokasi anggaran yang lain," katanya.
Sebelumnya Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menjanjikan merenovasi Gedung DPRD NTB yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan Iqbal sapaan karibnya secara langsung di hadapan anggota DPRD pada rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan RPJMD yang dipimpin Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda bertempat di Gedung DPRD NTB, Jumat (11/4).
Ia menegaskan, sebagai gubernur maka dirinya merasa tidak puas melihat fasilitas ini (Gedung DPRD NTB). Oleh karena itu, pihaknya meminta ijin dan dukungan dari para anggota DPRD NTB bahwa pada tahun depan akan melakukan renovasi.
"Atas inisiatif gubernur saya ingin merenovasi secara bertahap seluruh fasilitas yang ada di Gedung DPRD NTB," katanya.
