Mataram (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil alih status beberapa ruas jalan di Kabupaten Sumbawa untuk menjadi jalan provinsi.
Sekretaris Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD NTB, H. Sa'ad Abdullah di Mataram, NTB, Kamis, mengatakan peningkatan status jalan kabupaten menjadi provinsi itu mendesak untuk dilakukan, sebagai upaya pengembangan kawasan perekonomian dan investasi di Kabupaten Sumbawa.
"Jalan-jalan yang kita dorong ini posisinya sangat strategis dan dapat membantu mengurangi beban anggaran kabupaten. Saya tahu betul, karena kalau kabupaten menganggarkan tidak akan sanggup, makanya harapan kita jalan di Kabupaten Sumbawa bisa ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi," ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan peningkatan status jalan itu juga untuk membuka akses perekonomian bagi warga sekitar. Sejumlah jalan yang perlu ditingkatkan statusnya kata Sa'ad yakni jalan Batu Dulang - Tepal yang berada di Kecamatan Batu Lante. Selanjutnya, jalan mulai dari Boak hingga Lunyuk sepanjang 93 km.
"Jalan Batu Dulang - Tepal sangat strategis untuk dikembangkan, karena daerahnya merupakan tempat pengembangan kopi. Begitu juga jalan Boak hingga Lunyuk. Jalan-jalan ini kondisinya tidak bagus karena menghubungkan beberapa kecamatan dan jalan provinsi, sehingga kalau statusnya beralih akan memacu perekonomian warga," ungkapnya.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sumbawa itu menyatakan meski Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022 sebesar Rp750 miliar.
Menurut Sa'ad, jumlah tersebut masih terlalu kecil, karena alokasi anggaran tersebut tidak terkonsentrasi di satu kabupaten saja melainkan di seluruh kabupaten, sehingga anggaran dengan panjang jalan tidak sebanding.
"Memang alokasi anggaran itu untuk peningkatan jalan provinsi, tidak masuk jalan kabupaten. Tapi kalau jalan kalau jalan kabupaten dialihkan ke provinsi bisa dapat membantu, karena ketiadaan anggaran kalau di kabupaten," jelas Sa'ad.
Untuk dapat mendorong alih status jalan kabupaten tersebut, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk bersurat ke Pemprov NTB permohonan dilakukan kajian fungsi jalan, apakah layak atau tidak layak.
Namun jika terkait aspek kelayakan, ia menyatakan tersambungnya jalan Batu Dulang - Tepal dan jalan dari Boak hingga Lunyuk sangat layak statusnya ditingkatkan, mengingat jalan tersebut menghubungkan wilayah selatan.
"Kalau tidak sanggup provinsi, berikan daerah bantuan untuk biaya pemeliharaan rutin. Bentuk unit pemeliharaan jalan, sehingga dananya bisa dipakai untuk peningkatan jalan. Untuk 28 km jalan dari Batu Dulang sampai Tepal saja dibutuhkan Rp280 miliar, karena jalan ini menghubungkan tiga kecamatan Moyo Hulu, Lendang Luar dan Lunyuk," katanya.
Sekretaris Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD NTB, H. Sa'ad Abdullah di Mataram, NTB, Kamis, mengatakan peningkatan status jalan kabupaten menjadi provinsi itu mendesak untuk dilakukan, sebagai upaya pengembangan kawasan perekonomian dan investasi di Kabupaten Sumbawa.
"Jalan-jalan yang kita dorong ini posisinya sangat strategis dan dapat membantu mengurangi beban anggaran kabupaten. Saya tahu betul, karena kalau kabupaten menganggarkan tidak akan sanggup, makanya harapan kita jalan di Kabupaten Sumbawa bisa ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi," ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan peningkatan status jalan itu juga untuk membuka akses perekonomian bagi warga sekitar. Sejumlah jalan yang perlu ditingkatkan statusnya kata Sa'ad yakni jalan Batu Dulang - Tepal yang berada di Kecamatan Batu Lante. Selanjutnya, jalan mulai dari Boak hingga Lunyuk sepanjang 93 km.
"Jalan Batu Dulang - Tepal sangat strategis untuk dikembangkan, karena daerahnya merupakan tempat pengembangan kopi. Begitu juga jalan Boak hingga Lunyuk. Jalan-jalan ini kondisinya tidak bagus karena menghubungkan beberapa kecamatan dan jalan provinsi, sehingga kalau statusnya beralih akan memacu perekonomian warga," ungkapnya.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sumbawa itu menyatakan meski Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022 sebesar Rp750 miliar.
Menurut Sa'ad, jumlah tersebut masih terlalu kecil, karena alokasi anggaran tersebut tidak terkonsentrasi di satu kabupaten saja melainkan di seluruh kabupaten, sehingga anggaran dengan panjang jalan tidak sebanding.
"Memang alokasi anggaran itu untuk peningkatan jalan provinsi, tidak masuk jalan kabupaten. Tapi kalau jalan kalau jalan kabupaten dialihkan ke provinsi bisa dapat membantu, karena ketiadaan anggaran kalau di kabupaten," jelas Sa'ad.
Untuk dapat mendorong alih status jalan kabupaten tersebut, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk bersurat ke Pemprov NTB permohonan dilakukan kajian fungsi jalan, apakah layak atau tidak layak.
Namun jika terkait aspek kelayakan, ia menyatakan tersambungnya jalan Batu Dulang - Tepal dan jalan dari Boak hingga Lunyuk sangat layak statusnya ditingkatkan, mengingat jalan tersebut menghubungkan wilayah selatan.
"Kalau tidak sanggup provinsi, berikan daerah bantuan untuk biaya pemeliharaan rutin. Bentuk unit pemeliharaan jalan, sehingga dananya bisa dipakai untuk peningkatan jalan. Untuk 28 km jalan dari Batu Dulang sampai Tepal saja dibutuhkan Rp280 miliar, karena jalan ini menghubungkan tiga kecamatan Moyo Hulu, Lendang Luar dan Lunyuk," katanya.