Pulau Punjung (ANTARA) - Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI) Cabang Sumatera Barat, Wanofri Samry mengatakan sejarah perjalanan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) disarankan untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan secara nasional.
"Minimal sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi, nanti bagaimana sejarah PDRI harus masuk kurikulum pelajaran siswa dan mahasiswa," katanya di Pulau Punjung, Kamis.
Hal itu ia sampaikan dalam seminar nasional Festival Pamalayu dengan tema "Dharmasraya di lintasan PDRI" dihadiri para guru sejarah se-Dharmasraya, kepala OPD, Forkopimda dan, lainya.
Ia mengatakan PDRI merupakan bagian penting dari perjalanan Republik Indonesia, tanpa PDRI tidak akan ada republik saat ini.
Menurut dia perjalanan PDRI juga sudah tercatat ke dalam sejarah nasional karena sudah terintegrasi membuat persatuan.
Sementara itu kaitan Sungai Dareh Dharmasraya dengan PDRI, kata dia merupakan bagian penting dari perjalanan pembentukan PDRI itu sendiri.
"Sungai Dareh menjadi lintasan perjalanan dan titik koordinat pertemuan Ketua PDRI Syafrudin Prawinegara dan tokoh lainnya, tokoh-tokoh ini juga pernah tinggal di Sungai Dareh untuk merumuskan strategi sebelum dilaksanakan konferensi besar di Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia Sungai Dareh Dharmasraya menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan PDRI sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjadikan itu diketahui masyarakat secara luas.
Sementara, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyatakan Sungai Dareh pernah menjadi ibukota negara. Pasalnya, selama empat hari Ketua PDRI tinggal dan melakukan rencana kegiatan pemerintahan di nagari (desa adat) di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
"Selama di Dharmasraya, Pak Syafruddin Prawiranegara melaksanakan pidato di hadapan masyarakat menjelaskan masalah PDRI. Selain itu rombongan juga mengujicoba radio dan sempat menyiarkan ucapan selamat tahun baru," katanya.
Ia berkeinginan secara berkelanjutan rangkaian perjuangan tokoh bangsa waktu itu dapat diapungkan kembali sehingga jejak Indonesia di Sungai Dareh dapat diangkat menjadi bagian dari sejarah republik.
"Minimal sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi, nanti bagaimana sejarah PDRI harus masuk kurikulum pelajaran siswa dan mahasiswa," katanya di Pulau Punjung, Kamis.
Hal itu ia sampaikan dalam seminar nasional Festival Pamalayu dengan tema "Dharmasraya di lintasan PDRI" dihadiri para guru sejarah se-Dharmasraya, kepala OPD, Forkopimda dan, lainya.
Ia mengatakan PDRI merupakan bagian penting dari perjalanan Republik Indonesia, tanpa PDRI tidak akan ada republik saat ini.
Menurut dia perjalanan PDRI juga sudah tercatat ke dalam sejarah nasional karena sudah terintegrasi membuat persatuan.
Sementara itu kaitan Sungai Dareh Dharmasraya dengan PDRI, kata dia merupakan bagian penting dari perjalanan pembentukan PDRI itu sendiri.
"Sungai Dareh menjadi lintasan perjalanan dan titik koordinat pertemuan Ketua PDRI Syafrudin Prawinegara dan tokoh lainnya, tokoh-tokoh ini juga pernah tinggal di Sungai Dareh untuk merumuskan strategi sebelum dilaksanakan konferensi besar di Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia Sungai Dareh Dharmasraya menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan PDRI sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjadikan itu diketahui masyarakat secara luas.
Sementara, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyatakan Sungai Dareh pernah menjadi ibukota negara. Pasalnya, selama empat hari Ketua PDRI tinggal dan melakukan rencana kegiatan pemerintahan di nagari (desa adat) di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
"Selama di Dharmasraya, Pak Syafruddin Prawiranegara melaksanakan pidato di hadapan masyarakat menjelaskan masalah PDRI. Selain itu rombongan juga mengujicoba radio dan sempat menyiarkan ucapan selamat tahun baru," katanya.
Ia berkeinginan secara berkelanjutan rangkaian perjuangan tokoh bangsa waktu itu dapat diapungkan kembali sehingga jejak Indonesia di Sungai Dareh dapat diangkat menjadi bagian dari sejarah republik.