Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Galuh Syahbana Indrapahasta mengatakan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi harus dipastikan tidak memperparah kerusakan lingkungan karena akan berdampak pada daya dukung lingkungan dan daya resap daerah aliran sungai dalam menanggulangi bencana banjir.
"Kita bicara bagaimana pembangunan jalan itu perlu pembangunan tol itu perlu tapi kita juga tidak bisa mengindahkan bahwa kita bisa menciptakan alternatif lainnya supaya pembangunan itu tidak berdampak pada kerusakan ekologis yang lebih parah," kata Galuh dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa.
Galuh juga mengatakan pembangunan infrastruktur seperti tol juga memperhatikan kepentingan orang atau masyarakat yang bermukim di area pembangunan sehingga ketika mereka direlokasi, mereka juga bisa hidup yang layak seperti dahulu dan juga bisa kerja sesuai dengan kemampuannya ataupun ketika mereka direlokasi lebih jauh, mereka tidak mengeluarkan biaya lebih banyak.
Pembangunan juga harus memperhatikan dokumen tata ruang yang sudah ada, sehingga semua pihak harus mematuhinya dan tidak semata-mata hanya melihat aspek untuk keuntungan ekonomi sehingga mengesampingkan aspek ekologis atau tawar-menawar untuk memperhitungkan aspek lingkungan sebagai faktor yang bukan prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
Pengendalian yang tegas harus dilakukan untuk menindak tiap pihak atau orang yang membangun tidak sesuai dengan rencana tata ruang seperti tata ruang RTRW.
"Berani nggak kita misalnya mengendalikan bangunan-bangunan di sana (Puncak) yang tidak sesuai tata ruang karena yang menjadi masalah itu bukan pelanggaran tata ruang tapi siapa sih yang melanggar itu, jangan-jangan yang melanggar itu adalah pihak-pihak yang susah untuk diintervensi secara serius karena memang ada kepemilikan pejabat atau orang tertentu," ujarnya.
Dia mengatakan penurunan kualitas ekologi Jabodetabek secara umum dapat dilihat dari terkonversinya lahan-lahan hijau menjadi ruang terbangun.
Untuk itu, pengelolaan pembangunan yang tepat dan memperhatikan aspek ekologis dan sosial harus tetap menjadi prioritas dan tidak sekadar mengutamakan aspek ekonomi.
"Kita bicara bagaimana pembangunan jalan itu perlu pembangunan tol itu perlu tapi kita juga tidak bisa mengindahkan bahwa kita bisa menciptakan alternatif lainnya supaya pembangunan itu tidak berdampak pada kerusakan ekologis yang lebih parah," kata Galuh dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa.
Galuh juga mengatakan pembangunan infrastruktur seperti tol juga memperhatikan kepentingan orang atau masyarakat yang bermukim di area pembangunan sehingga ketika mereka direlokasi, mereka juga bisa hidup yang layak seperti dahulu dan juga bisa kerja sesuai dengan kemampuannya ataupun ketika mereka direlokasi lebih jauh, mereka tidak mengeluarkan biaya lebih banyak.
Pembangunan juga harus memperhatikan dokumen tata ruang yang sudah ada, sehingga semua pihak harus mematuhinya dan tidak semata-mata hanya melihat aspek untuk keuntungan ekonomi sehingga mengesampingkan aspek ekologis atau tawar-menawar untuk memperhitungkan aspek lingkungan sebagai faktor yang bukan prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
Pengendalian yang tegas harus dilakukan untuk menindak tiap pihak atau orang yang membangun tidak sesuai dengan rencana tata ruang seperti tata ruang RTRW.
"Berani nggak kita misalnya mengendalikan bangunan-bangunan di sana (Puncak) yang tidak sesuai tata ruang karena yang menjadi masalah itu bukan pelanggaran tata ruang tapi siapa sih yang melanggar itu, jangan-jangan yang melanggar itu adalah pihak-pihak yang susah untuk diintervensi secara serius karena memang ada kepemilikan pejabat atau orang tertentu," ujarnya.
Dia mengatakan penurunan kualitas ekologi Jabodetabek secara umum dapat dilihat dari terkonversinya lahan-lahan hijau menjadi ruang terbangun.
Untuk itu, pengelolaan pembangunan yang tepat dan memperhatikan aspek ekologis dan sosial harus tetap menjadi prioritas dan tidak sekadar mengutamakan aspek ekonomi.