Mataram (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2020 menargetkan sebanyak 98 ribu akseptor peserta KB aktif.
"Target tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019, sebanyak 90 ribu akseptor KB aktif," kata Kepala DP2KB Kota Mataram Sudirman di Mataram, Rabu.
Sudirman yang dilantik menjadi Kepala DP2KB Kota Mataram pada Jumat (3/1) mengatakan, sasaran target 98 ribu akseptor itu adalah pasangan usia subur (PUS).
Untuk mencapai target tersebut, tambahnya, meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat secara masif. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kader PKK, kader posyandu, maupun aparat lingkungan yang memiliki peran penting.
"Petugas sosialisasi dari kami juga akan bekerja ekstra melakukan sosialisasi agar masyarakat mau menggunakan alat kontrasepsi. Intinya sosialisasi, sebab pemahaman masyarakat tidak sama," katanya.
Sementara menyinggung tentang kesiapan alat kontrasepsi, mantan Camat Selaparang ini mengatakan, ketersediaan alat kontrasepsi saat ini tidak ada masalah karena semua tercukupi dan dalam posisi siap distribusi.
"Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi juga kami berikan gratis, disetiap pusat layanan kesehatan," katanya.
Dalam sosialisasi pihaknya akan menekankan masyarakat agar bisa menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), karena selama ini MKJP masih kurang diminati.
Padahal, penggunaan MKPJ dengan jenis IUD, medis operatif wanita (MOW) dan medis operatif pria (MOP), lebih mudah dan praktis dalam mengatur jarak kelahiran hingga lima tahun ke atas.
"Hal itu, menjadi PR (pekerjaan rumah) kami, untuk aktif dan meningkatkan sosialisasi tentang manfaat MKJP," demikian Sudirman.
"Target tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019, sebanyak 90 ribu akseptor KB aktif," kata Kepala DP2KB Kota Mataram Sudirman di Mataram, Rabu.
Sudirman yang dilantik menjadi Kepala DP2KB Kota Mataram pada Jumat (3/1) mengatakan, sasaran target 98 ribu akseptor itu adalah pasangan usia subur (PUS).
Untuk mencapai target tersebut, tambahnya, meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat secara masif. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kader PKK, kader posyandu, maupun aparat lingkungan yang memiliki peran penting.
"Petugas sosialisasi dari kami juga akan bekerja ekstra melakukan sosialisasi agar masyarakat mau menggunakan alat kontrasepsi. Intinya sosialisasi, sebab pemahaman masyarakat tidak sama," katanya.
Sementara menyinggung tentang kesiapan alat kontrasepsi, mantan Camat Selaparang ini mengatakan, ketersediaan alat kontrasepsi saat ini tidak ada masalah karena semua tercukupi dan dalam posisi siap distribusi.
"Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi juga kami berikan gratis, disetiap pusat layanan kesehatan," katanya.
Dalam sosialisasi pihaknya akan menekankan masyarakat agar bisa menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), karena selama ini MKJP masih kurang diminati.
Padahal, penggunaan MKPJ dengan jenis IUD, medis operatif wanita (MOW) dan medis operatif pria (MOP), lebih mudah dan praktis dalam mengatur jarak kelahiran hingga lima tahun ke atas.
"Hal itu, menjadi PR (pekerjaan rumah) kami, untuk aktif dan meningkatkan sosialisasi tentang manfaat MKJP," demikian Sudirman.