Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, siap "all out" membantu pemerintah perihal sengketa pengelolaan lahan wisata di kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.
"Memang sejauh ini belum ada petunjuk dari Pak Kapolda NTB, tapi pada intinya kita siap 'all out' membantu pemerintah," kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di Mataram, Kamis.
Terkait dengan pernyataan tersebut, Polda NTB sebagai aparat penegak hukum dikatakannya telah bergabung dengan pemerintah dalam satuan tugas (satgas) penyelesaian persoalan lahan yang berada dalam pengelolaan PT Gili Trawangan Indah (GTI) tersebut.
Namun sejauh ini, kata Artanto, dalam pembahasan satgas belum nampak adanya rambu-rambu yang diperintahkan kepada Polda NTB untuk mengambil langkah secara hukum.
"Jadi posisinya sekarang itu kita masih 'back-up'. Berikan (kepada satgas) saran, masukan, dan informasi lapangan," ujarnya.
Pemerintah melalui Sekertaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Aryadi sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan bahwa pembahasan pengelolaan lahan seluas 65 hektare oleh PT GTI masih dalam kajian komprehensif bersama satgas yang beranggotakan Kapolda NTB dan forkopimda.
Melalui kajian satgas tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dalam menyelamatkan aset kawasan wisata andalan NTB yang tentunya bila dikelola dengan benar akan memberikan angka pendapatan daerah yang besar.
"Memang sejauh ini belum ada petunjuk dari Pak Kapolda NTB, tapi pada intinya kita siap 'all out' membantu pemerintah," kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di Mataram, Kamis.
Terkait dengan pernyataan tersebut, Polda NTB sebagai aparat penegak hukum dikatakannya telah bergabung dengan pemerintah dalam satuan tugas (satgas) penyelesaian persoalan lahan yang berada dalam pengelolaan PT Gili Trawangan Indah (GTI) tersebut.
Namun sejauh ini, kata Artanto, dalam pembahasan satgas belum nampak adanya rambu-rambu yang diperintahkan kepada Polda NTB untuk mengambil langkah secara hukum.
"Jadi posisinya sekarang itu kita masih 'back-up'. Berikan (kepada satgas) saran, masukan, dan informasi lapangan," ujarnya.
Pemerintah melalui Sekertaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Aryadi sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan bahwa pembahasan pengelolaan lahan seluas 65 hektare oleh PT GTI masih dalam kajian komprehensif bersama satgas yang beranggotakan Kapolda NTB dan forkopimda.
Melalui kajian satgas tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dalam menyelamatkan aset kawasan wisata andalan NTB yang tentunya bila dikelola dengan benar akan memberikan angka pendapatan daerah yang besar.