Mataram, 9/11 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai pengelola pasar dan unit pemasaran barang dan jasa secara menyeluruh mulai 2012.
"Mulai 2012 nanti, semua proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE karena sudah didukung SDM dan peralatan yang memadai," kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H Abdul Haris, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan salah satu gagasan dalam membangun layanan e-procurement (e-proc) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna mencegah praktik KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).
Pemerintah Provinsi NTB mulai membangun layanan internet e-proc sejak pertengahan 2009, namun saat itu belum secara menyeluruh karena semua sektor belum siap menggunakan aplikasi modern itu.
E-proc merupakan bagian dari e-goverment yang sudah diterapkan Pemerintah Provinsi NTB sejak beberapa tahun lalu, sebagai salah upaya nyata dalam meningkatkan pelayanan kemasyarakatan.
E-goverment membuat layanan pemerintah daerah menjadi transparan dan melenyapkan hambatan birokrasi, sekaligus mengajak masyarakat masuk ke dalam dunia informasi.
Namun penerapan e-proc atau layanan internet lebih spesifik yang dimaksudkan agar selain aparat pemerintah daerah menjadi lebih terbuka, pelayanan juga menjadi cepat dan kalangan pengusaha yang hendak terlibat proyek pengadaan barang dan jasa lebih kompetitif.
Diawal penerapan layanan internet dalam pengadaan barang dan jasa itu, Pemprov NTB bekerja sama dengan PT Telkom NTB dan pihak terkait lainnya untuk mendidik operator e-proc secara gratis.
Salah satu proyek pengadaan barang dan jasa yang menggunakan layanan e-proc yakni pengadaan mesin listrik (genzet) di Biro Umum Setda NTB senilai Rp1 miliar, akhir tahun 2009.
"Sekarang sudah ada 260 operator terdidik yang siap menjalankan sedikitnya 13 jenis aplikasi e-proc baik di Pemprov NTB maupun 10 kabupaten/kota dalam wilayah NTB," ujarnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga telah memiliki Sekretariat LPSE yang dilengkapi fasilitas komputerisasi berkapasitas 1.073 Giga bite, guna mengimplementasikan layanan pengadaan barang dan jasa melalui internet.
Pengadaan Sekretariat LPSE beserta fasilitas pendukungnya yang nilainya hampir Rp200 juta itu, merupakan bantuan Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Australia (AusAID).
Program AusAID di NTB antara lain peningkatan kapasitas tata pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten, peningkatan pendapatan masyarakat (perempuan dan laki-laki), dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
"Diharapkan proses lelang semua jenis proyek pembangunan secara tansparan dan akuntabel melalui jaringan internet dapat terealisasi mulai 2012," ujar Haris. (*)