Kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Ir. Abbas di Taliwang, (23/11), mengatakan, akibat ketidakjelasan komitmen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) rumah potong hewan (RPH) tersebut tidak beroperasi secara maksimal.
Keberadaan RPH yang dibangun Pemkab Sumbawa Barat di Kecamatan Poto Tano dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan daging perusahaan katering PT PT Prasmanindo Boga Utama (PBU) yang merupakan perusahaan sub kontraktor PTNNT.
"Kami sudah menggelar rapat puluhan kali dengan perwakilan PTNNT, bahkan Dinas Peternakan Provinsi NTB hadir dan ikut mendorong upaya Pemkab Sumbawa Barat untuk memasok kebutuhan daging untuk PT PBU," ujarnya.
Pada rapat terakhir, Wagimin Sastra Hadi, Manager Community Reation yang mewakili PTNNT memastikan bahwa PT PBU siap menerima pasokan daging beku dari RPH itu asalkan memenuhi sedikitnya delapan syarat tehnis yang diajukan.
Dalam kaitan itu Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat bersama pengelola RPH itu telah menyiapkan beberapa faslitas pendukung seperti 'cooltstorage' (mesin pendingin) dan mobil box berpendingin.
Dia mengatakan, berbagai fasilitas pendukung itu sudah lama disiapkan sehubungan dengan adanya kesanggupan dari PT PBU untuk menerima pasokan daging dari RPH tersebut.
"PTNNT berjanji akan bersurat kepada Pemkab Sumbawa Barat untuk memastikan kontrak kerja dengan PT PBU, namun hingga kini tidak ada kepastian," katanya didampingi Kepala Bidang Peternakan, Dinas Perikanan dan Peternakan Sumbawa Barat Supiarno,.
Karena itu Abbas berharap PTNNT sebagai perusahaan investasi besar bersedia membantu RPH milik pemerintah itu yang sekaligus untuk membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama di Poto Tano pintu gerbang Sumbawa Barat.
Menurut dia, RPH di Poto Tano mampu memproduksi daging unutk sekitar 200 ekor Sapi per bulan. Kapasitas itu tidak mengganggu populasi sapi Sumbawa Barat yang terus menunjukkan peningkatan.
Bupati Sumbawa Barat KH Zukifli Muhadli mengaku kekecewaan sehubungan dengan belum adanya kepastian PT PBU memanfaatkan produksi daging sapi lokal.
"Saya berharap harus ada penyelesaian dalam beberapa hari kedepan. Saya berterima kasih terhadap masukan semua pihak yang ikut mendorong percepatan investasi dan peluang kerja di daerah. Beri saya waktu tiga hari untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.
Zulkifli mengatakan, masalah ini harus diselesaikan dengan PTNNT. Saya juga tidak ingin RPH itu tidak jalan, sebab peluangnya cukup besar.
Dia berjanji akan menggelar rapat khusus dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)membahas masalah RPH tersebut untuk menderngar informasi secara langsung dari pengelola RPH tersebut sesuai mekanisme yang ada agar pengelolaan unit yang menjadi bagian dari proyek Regional Management Pulau Sumbawa (RMPS) milik Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT.
"Saya menyayangkan jika potensi investasi seperti RPH itu tidak diberdayakan. Karena itu saya berjanji untuk sesegera mungkin menangani masalah tersebut.
Sementara itu, Arif Perdanakusumah, Senior Manager Eksternal Relation PT NNT mengatakan, kerja sama dengan Pemkab Sumbawa Barat akan terus dijaga, baik di bidang tenaga kerja, infstruktur serta kerja sama berbagai bidang lainnya.
Namun Arif tidak secara ekspisit menyinggung soal komitmen perusahaan untuk mendorong pengembangan usaha RPH tersebut dengan menanfaatkan produksi daging lokal yang dihasilkan RPH tersebut.
"Ruang untuk kerja sama selalu ada dengan pemerintah berdasarkan prinsip transparan dan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
