Gubernur BI yakin nilai tukar rupiah menguat

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini nilai tukar rupiah segera menguat, terutama saat ketidakpastian kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed mulai mereda. "Nilai tukar rupiah akan menguat dan kembali ke nilai fundamentalnya," tegas Perry dalam acara CNBC Economic Outlook 2023, yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Ia membeberkan setidaknya terdapat lima alasan keyakinan tersebut, yakni pertama, prospek ekonomi Indonesia yang cerah dengan perkiraan BI pada awalnya ekonomi akan tumbuh 4,9 persen pada 2023. Namun, seiring dengan pembukaan ekonomi Tiongkok, proyeksi tersebut direvisi ke atas menjadi 5-5,1 persen. Alasan kedua yaitu perkiraan inflasi yang akan kembali rendah di bawah empat persen pada tahun ini. Ketiga, perbedaan imbal hasil (yield) Indonesia yang terus menarik.

Keempat, kondisi neraca perdagangan, transaksi berjalan, dan neraca pembayaran yang diperkirakan tetap surplus. Terakhir, komitmen BI dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Perry menegaskan terdapat dua faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, yakni teknikal dan fundamental.

Saat ini, memang sedang terdapat faktor teknikal yang menekan kurs Garuda seperti kebijakan Fed. "Pada saat-saat ini, kami akan menstabilkan nilai tukar rupiah. Kami tidak segan-segan menstabilkan nilai tukar rupiah dan melakukan intervensi dalam masa-masa tekanan," ungkapnya.

Meski begitu, dirinya menilai langkah tersebut tidak cukup, sehingga BI akan mendorong penguatan rupiah secara fundamental melalui kebijakan term deposit valas yang sudah dikeluarkan aturannya oleh BI pada akhir tahun lalu.

Baca juga: BNI dukung Raisa Live in Concert mendorong industri kreatif Tanah Air
Baca juga: Waspadai tekanan inflasi karena kenaikan harga beras

Dalam kebijakan tersebut, BI bekerja sama dengan 19 bank. Kebijakan term deposit valas yang dikeluarkan oleh BI salah satunya mengatur pemberian insentif kepada eksportir dan biaya agen bank yang berhasil mempertahankan devisa hasil ekspor (DHE) selama minimal tiga bulan.

"Kami sudah bertemu dengan 221 eksportir dan kami sudah siap untuk meluncurkan kebijakan ini pada awal Maret 2023. Ini akan berjalan sambil menunggu pemerintah merevisi aturan terkait DHE," ucap Perry.