Mataram, 7/5 (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Mataram berdasarkan survei konsumen periode Januari-April 2009 menyimpulkan konsumen cukup optimistis terhadap perekonomian provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di masa mendatang.
"Meski ada ketidakpastian masa depan ekonomi nasional maupun regional akibat krisis ekonomi global, tidak menyurutkan kelompok konsumen untuk tetap optimistis pada perekonomian di daerah ini," kata pemimpin BI Mataram, Tri Dharma kepada wartawan di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, indeks keyakinan konsumen (IKK) pada April tercatat 118,97, meningkat dibandingkan awal Januari 2009 sebesar 99,08, padahal angka indeks yang berada di atas 100 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi NTB secara umum.
"Berdasarkan aspek yang dinilai, konsumen menyikapi empat dari enam aspek secara optimistis, yakni kondisi penghasilan saat ini dengan indeks 137,50, kodisi penghasilan yang akan datang (indeks 132,50), ketersediaan lapangan kerja (indeks 199) serta kondisi ekonomi yang akan datang dengan indeks tertinggi 140," katanya.
Ia mengatakan, hanya dua aspek yang disikapi secara pesimistis, yakni ketepatan waktu membeli barang tahan lama dengan indeks 84,5 dan ketersediaan lapangan kerja saat ini (indeks 95,50).
Sejalan dengan hasil survei tersebut, BI Mataram memperkirakan ekonomi NTB pada triwulan I 2009 mampu tumbuh 6,25 persen, angka tersebut mencerminkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan IV 2008 (2,25 persen), namun sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2008 yang tercatat 6,30 persen.
"Keberhasilan kegiatan produksi di sektor pertanian dan pulihnya kegiatan produksi di sektor pertambangan menjadi dua faktor penentu pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan ini," ujarnya.
Menurut dia, hingga akhir 2009 BI Mataram optimistis ekonomi NTB mampu tumbuh pada kisaran empat sampai lima persen, meningkat dibandingkan 2008 sebesar 2,07 persen.
Menurut Tri, keberhasilan pertumbuhan ekonomi di NTB mensyaratkan keterlibatan segenap pihak, terutama pemerintah daerah sebagai otoritas fiskal yang mampu memberdayakan sektor ekonomi dengan realisasi APBD yang mendorong terciptanya kegiatan ekonomi.
"Misalnya regulasi pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pelaku terbesar sektor pertambangan di daerah ini," katanya.
Selain itu perbankan di daerah ini yang menjadi penopang pembiayaan kegiatan ekonomi dan pelaku dunia usaha mampu menangkap peluang ekonomi yang ada, serta konsumen rumah tangga yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.
"Terkait dengan pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan lahan penimbunan sementara batuan yang mengandung mineral tembaga dan emas ), saya manyarankan harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan Pemprov NTB karena selama ini ada yang terputus," katanya.
Tri menilai ada semacam miskomunikasi antara PT NNT dan Pemprov NTB, di satu sisi tambang merupakan aset provinsi namun di sisi lain perusahaan pengelola pertambangan juga harus transparan dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama.
"Pemprov NTB ada kesan ditinggalkan, karena terkadang manajemen PT NNT untuk mengurus sesuatu langsung ke pusat. BI Mataram bukan dalam kapasitas untuk menggurui, tetapi harus ada upaya untuk mencari solusi terbaik," katanya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
