Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Saya bekerja erat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan. Ini bukan hal yang mudah, terutama karena ini adalah isu yang kompleks dan perlu ditangani secara simultan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.
“Kami berharap ini hanya respons jangka pendek,” tambah Sri Mulyani.
Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.
Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS.
Kondisi ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian akibat perang dagang AS-China akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN sehingga inisiatif integrasi sektor keuangan dan perekonomian ASEAN perlu dipercepat.
“Indonesia terus akan mempercepat dan meningkatkan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri, dan sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia dan kepentingan bersama dunia,” ujar Menkeu.
Forum khusus para Menteri Keuangan membahas berbagai kerja sama pada sektor keuangan, termasuk kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur melalui ASEAN Infrastructure Fund (AIF), pembiayaan risiko bencana, serta kepabeanan dan perpajakan.
Dalam kesempatan ini, Indonesia melaporkan perkembangan dua forum yang diinisiasi dalam Keketuaan Indonesia pada 2023, yaitu pembentukan ASEAN Treasury Forum (ATF) serta revitalisasi wadah kolaborasi lintas sektor. Saat ini kolaborasi lintas sektor sudah berjalan untuk pembiayaan risiko bencana dan kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan.
Pada akhir sesi diluncurkan Rencana Aksi AIF 2025-2028 yang di dalamnya memuat rencana peningkatan kapasitas pembiayaan AIF dan komitmen mendukung pembiayaan proyek hijau bersama di ASEAN seperti ASEAN Power Grid untuk pencapaian target perubahan iklim ASEAN.
Baca juga: Sri Mulyani dan Menkeu ASEAN siapkan respons kebijakan tarif AS
Dalam AFMGM juga dibahas perkembangan berbagai inisiatif, di antaranya versi 4 Taksonomi ASEAN sedang dikembangkan untuk memberikan cakupan yang komprehensif dari enam fokus Taksonomi ASEAN dan tiga sektor pendukungnya.
Forum AFMGM juga menyepakati usulan Malaysia yang melanjutkan inisiatif Indonesia untuk menyederhanakan proses kerja sama di jalur keuangan dengan melihat keterkaitan substansi antar komite kerja, serta inisiatif ASEAN Power Grid Financing Facility (APGFF) yang melibatkan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia.
Baca juga: Menkeu merinci dukungan pembiayaan negara ke jalur kereta api Sukabumi
Sri Mulyani dan Thomas juga melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan Menteri/Wakil Menteri dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, dan ADB.
Dalam pertemuan tersebut para delegasi saling bertukar pandangan terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, serta potensi pengembangan kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara mitra.
Dengan ADB, Menkeu menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia, area prioritas Pemerintah, dan komitmen kerja sama pembangunan dengan ADB.
