Lombok Tengah (ANTARA) - Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemerintah berikhtiar menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pengusaha UMKM adalah pejuang kemanusiaan yang mulia karena ada dua aspek kehidupan yang dilaksanakan sekaligus, yakni pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Politeknik Pariwisata Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Per 31 Desember 2024, jumlah UMKM by name by address berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sarkernas) mencapai 56,14 juta unit usaha. Mayoritas unit usaha itu merupakan usaha mikro 96,84 persen atau setara 54,42 juta unit usaha yang hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2 miliar.
Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang diukur lewat produk domestik bruto (PDB) adalah 60,51 persen dengan angka serapan tenaga kerja sebanyak 97 persen.
"Sebanyak 99 persen dari total pengusaha UMKM mampu menyerap 97 persen total tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional. UMKM terbukti telah menjadi fondasi yang kokoh bagi perekonomian Indonesia," kata Helvi.
Baca juga: Wamen UMKM: Transformasi legalitas UMKM perluas lapangan kerja
Lebih lanjut Helvi menyampaikan pemerintah menggelar Bursa Kerja UMKM di seluruh Indonesia sebagai ekosistem pendukung guna mengembangkan UMKM agar bisa naik kelas sekaligus memberikan kemudahan perizinan serta legalitas.
Bursa Kerja UMKM merupakan bagian penting dari peran pemerintah sebagai tindak lanjut dalam mendorong transformasi dan peningkatan produktivitas UMKM di setiap daerah.
Inisiatif itu dibangun melalui kolaborasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas sekaligus memperkuat pemberdayaan dan memberikan fasilitas kemudahan berusaha bagi UMKM.
Kegiatan Bursa UMKM yang digelar di Politeknik Pariwisata Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melibatkan 1.000 pengusaha mikro. Kegiatan utama adalah memfasilitasi kemudahan legalisasi dan sertifikasi usaha.
"Kami mendorong semua pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif," pungkas Helvi.
Pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paket kebijakan 8+4+5 yang baru digulirkan mengamanatkan agar UMKM menjadi salah satu penyerap tenaga kerja.
Baca juga: Bupati Pathul: Kolaborasi permudah akses modal UMKM di Lombok Tengah
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menginstruksikan agar penyaluran kredit usaha rakyat yang menyasar 2,3 juta UMKM bisa dipercepat agar UMKM optimal dalam menyerap tenaga kerja.
Ia optimistis penyaluran kredit usaha rakyat kepada 2,3 juta UMKM bisa menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja di Indonesia.
"Saya minta perbankan yang terlibat dalam KUR UMKM, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan KUR UMKM benar-benar mengawal paket kebijakan 8+4+5," pungkas Muhaimin.
Baca juga: Cak Imin dorong UMKM nikmati dana Rp200 Triliun Himbara
